Oleh : Eka Panca Wijaya, S.Ds
SEBAGAI seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di bidang humas pemerintahan, saya mungkin termasuk orang yang paling sering berhadapan dengan kritik publik terhadap birokrasi.
Kami membaca komentar masyarakat. Kami mendengar keluhan pelayanan. Kami menjelaskan kebijakan yang tidak populer.
Kami menyampaikan keberatan publik kepada organisasi. Tidak jarang pula, kami menjadi wajah pertama yang menerima kekecewaan masyarakat terhadap sesuatu yang bahkan tidak kami kerjakan sendiri.
Karena itu, saya tidak pernah merasa terganggu ketika ASN dikritik.
Kritik adalah vitamin bagi birokrasi. Tanpa kritik, organisasi publik akan kehilangan kemampuan untuk bercermin. Namun ada perbedaan besar antara kritik dan generalisasi.
Belakangan ini kembali muncul pandangan bahwa ASN identik dengan budaya kerja yang sebatas hadir, mengisi daftar hadir, menikmati waktu kerja tanpa produktivitas yang memadai, lalu pulang ketika jam kantor berakhir.
Kritik semacam ini tentu tidak lahir dari ruang kosong. Pengalaman buruk masyarakat terhadap pelayanan publik memang nyata adanya dan birokrasi tidak boleh menutup mata terhadap fakta tersebut.
Sebagai bagian dari birokrasi, saya mengakui persoalan itu memang ada. Masih ada ASN yang memandang pekerjaannya sekadar rutinitas administratif, bukan sebagai amanah pelayanan publik.
