Advertisement
Advertisement
Advertisement

Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja

L
Penulis: Lis Retno Wibowo❯
Rahadyan Wegig Priyambodo
Rahadyan Wegig Priyambodo

Oleh : Rahadyan Wegig Priyambodo*


Advertisement

Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menjadi instrumen strategis yang membawa dampak positif dalam berbagai sektor ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Secara normatif, regulasi ini dirancang dengan tujuan utama menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan efisien, sehingga mendorong peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri.

Apabila semua target tersebut tercapai, maka UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian Indonesia di kancah global.

Advertisement

Namun harapan tersebut tidak luput dari gelombang kritik dan resistensi yang cukup masif dari berbagai elemen masyarakat.

Kritik utama yang dilontarkan bukan semata-mata pada substansi atau materi muatan pasal-pasalnya, melainkan proses pembentukan undang-undang yang dianggap sarat dengan masalah prosedural.

Banyak pihak menilai proses penyusunan UU Cipta Kerja dijalankan secara elitis dan tertutup, tanpa keterlibatan yang memadai dari publik yang akan terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut.

Advertisement

Dari sudut pandang demokrasi, Undang-Undang Cipta Kerja sering dianggap sebagai produk legislasi yang problematis. Regulasi tersebut dikritik karena dibuat terlalu cepat, tidak transparan, dan cenderung eksklusif.

Banyak orang berpendapat UU Cipta Kerja tidak benar-benar dibuat oleh rakyat, tetapi lebih untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu, terutama investor dan pelaku usaha besar.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan resistensi publik terhadap undang-undang ini adalah kompleksitas strukturnya, yang mencakup ratusan pasal yang diubah dan dicabut dari berbagai undang-undang sektoral lainnya sehingga membuatnya sulit dipahami, terutama bagi orang awam.

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan informasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan warga negara sebagai subjek hukum. 

Dalam kerangka Teori Hukum dan Pembangunan (Law and Development) yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukan semata-mata dianggap sebagai norma yang mengatur masyarakat, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial (instrument of social engineering).

Oleh karena itu, meskipun proses legislasi UU Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi standar demokrasi deliberatif, undang-undang ini tetap dapat dianalisis sebagai instrumen pembangunan hukum yang strategis. Artinya, peran hukum tidak sekadar menjamin ketertiban, tetapi mendorong transformasi sosial dan ekonomi.

Permasalahan dalam sistem perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia sudah lama menjadi isu struktural yang kompleks. Tumpang tindih antara berbagai regulasi sektoral, disharmonisasi antar-peraturan, hingga ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun pekerja, menjadi alasan utama yang mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang ketenagakerjaan.

Maka konsep omnibus law akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena menggabungkan berbagai aturan yang berbeda dalam satu set peraturan. Pendekatan omnibus law ini menawarkan efisiensi dalam pembentukan hukum.

Meskipun demikian, proses dan hasilnya tidak segera diterima secara luas oleh masyarakat umum. UU Cipta Kerja menuai kontroversi dari banyak pihak, termasuk akademisi, serikat pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil, sejak dibuat. (lis)

*Mahasiswa Prodi Hukum Fisipol Universitas Tidar (Untidar)

 

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer