Advertisement
Advertisement
Advertisement

Restorative Justice : Menimbang Asas, Alasan, dan Hak Tersangka

L
Penulis: Lis Retno Wibowo❯
Lindi Ladzuah Prawiro
Lindi Ladzuah Prawiro

Oleh : Lindi Ladzuah Prawiro*


Advertisement

Restorative justice adalah suatu bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kembali. Bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana.

Mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban, juga pelaku tindak pidana.

Dalam praktiknya, restorative justice melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, serta pihak terkait, untuk sama-sama mencari solusi yang adil melalui dialog maupun mediasi.

Advertisement

Tujuan utamanya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, serta memperbaiki hubungan pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

Keadilan restoratif, harus berjalan dalam bingkai hukum dengan menimbang dan menjunjung tinggi asas keadilan, alasan penerapan yang jelas, serta perlindungan hak-hak hukum bagi tersangka.

Sebagai pendekatan yang menekankan pada dialog dan mediasi restorative justice menimbang pada sejumlah asas penting.

Advertisement

Di antaranya, kesukarelaan semua pihak, partisipasi aktif, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kerugian yang dialami korban. Asas-asas itu bukan sekadar formalitas, melainkan moral dan hukum yang menentukan keberhasilan proses tersebut.

Tanpa keterlibatan aktif korban, restorative justice rentan menjadi alat legitimasi atas tekanan, intimidasi, atau kepentingan sepihak.

Perlindungan hak tersangka merupakan titik penting dalam praktik restorative justice. Banyak kasus, tersangka menandatangani perjanjian perdamaian tanpa pemahaman yang memadai, bahkan tanpa pendampingan hukum.

Selain itu, ada situasi ketika pelaku merasa diharuskan untuk mengakui kesalahan agar dapat "bebas" dari jerat hukum formal.

Ini bertentangan dengan prinsip due process of law, yang menjamin hak atas pembelaan diri, hak atas penasihat hukum, dan hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan. Restorative justice akan berubah menjadi metode pemulihan jika hak-hak ini terabaikan. Sebaliknya, itu akan menjadi cara untuk memaksakan perdamaian di belakang perdamaian.

Selain asas dan hak, alasan diterapkannya restorative justice juga perlu dikaji dengan cermat. Saat ini praktiknya dibatasi pada perkara ringan dengan hukum pidana kurang dari 7 tahun, pelakunya bukan residivis, serta kasus yang tidak menimbulkan dampak luas.

Namun dalam kenyataan, metode ini tampaknya disarankan untuk digunakan dalam kasus yang seharusnya masuk ranah pengadilan. Bila tidak diawasi, restorative justice bisa menjadi celah yang dapat merugikan korban.

Syarat formal dan materiil dalam pengajuan permohonan restorative justice telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Syarat materiilnya meliputi, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, pelakunya bukan residivis, dan bukan tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, atau kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan syarat formilnya berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Restorative justice memiliki potensi mengubah wajah hukum pidana di Indonesia menjadi lebih manusiawi. Namun untuk alternatif yang benar-benar adil, pendekatan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, integritas, dan pengawasan yang ketat.

Tanpa hal itu, restorative justice bukan sebagai jembatan menuju pemulihan, tetapi sekadar jalan buntu selesainya perkara tanpa menjawab akar permasalahan atau memberi ruang keadilan yang setara bagi semua pihak. (lis)

*Mahasiswa Prodi Hukum Fisipol Universits Tidar (Untidar)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer