RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Skala pengamanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Wonosobo diperketat.
Sebanyak 616 personel gabungan disiagakan penuh untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi tingkat desa yang akan berlangsung di 166 desa pada 25 November 2026.
Tinggi dan tersebarnya potensi kerawanan di tingkat tapak membuat Polres Wonosobo tak hanya mengandalkan kekuatan internal.
Dari total 616 personel yang dikerahkan, sebanyak 161 di antaranya merupakan pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) lintas daerah hingga personel berkualifikasi khusus dari Satuan Brimob Polda Jateng.
Kemarin (20/10) diadakan apel Gelar Pasukan Operasi Aman Desa 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein. Dihadiri unsur TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, serta jajaran instansi terkait.
Polres Wonosobo menerjunkan 455 personel inti. Kekuatan tersebut diamankan dan diperkuat oleh deretan pasukan BKO tetangga.
Baca Juga: Cegah Gesekan Pilkades Serentak, Bupati Temanggung Minta Aparat Bersiaga Penuh dan Netral
Meliputi 33 personel Polres Temanggung, 30 personel Polresta Magelang, 33 personel Polres Banjarnegara, serta 30 personel Polres Purworejo.
Tambahan 35 personel Satbrimob Polda Jateng juga diterjunkan ke titik-titik yang masuk pemetaan rawan gesekan.
Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein menekankan konstelasi politik desa memiliki karakteristik tensi yang sangat tinggi.
Karena itu, penyiapan personel dalam jumlah besar menjadi langkah krusial untuk menekan potensi konflik antarwarga.
"Pilkades di tingkat desa itu gesekannya sangat dekat karena antar-tetangga. Petugas tidak boleh main mata atau berpihak. Baca potensi kerawanan sekecil apa pun dan selesaikan sebelum membesar," tegas Amir Husein.
Sementara itu, Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja menjelaskan, penebalan pasukan dari luar daerah sengaja dilakukan guna memastikan seluruh tahapan mulai dari penyaluran logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi berjalan tanpa tekanan.
"Pasukan BKO hingga Brimob kami siagakan bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi menjamin tidak ada intimidasi di TPS. Jangan sampai perbedaan pilihan politik merusak kerukunan warga desa," ujar AKBP Ricky Pripurna Atmaja.
Ricky menambahkan, strategi Operasi Aman Desa 2026 ini berfokus pada tiga hal utama. Yakni pemetaan wilayah rawan konflik, pemantauan situasi secara riil dan berkala, serta tindakan pencegahan dini. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo