RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo membekali para bakal calon kepala desa (bacakades) lewat program Sekolah Pemimpin Desa di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo (26-27/9/2026).
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setda Wonosobo One Andang Wardoyo menegaskan, langkah ini krusial untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan target jangka menengah maupun jangka panjang milik pemerintah kabupaten.
Baca Juga: Polres Wonosobo Rangkul PPDI Petakan Potensi Kerawanan Pilkades
"Bagaimanapun desa adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari kabupaten.
Meskipun ada semangat otonomi, dari 236 desa/kelurahan di Wonosobo, yang pendapatan asli desa (PAD)-nya mencapai Rp 100 juta masih bisa dihitung dengan jari. Mayoritas masih bergantung pada APBD Kabupaten," ujar Andang.
Sinergi ini dinilai kian mendesak mengingat masa jabatan kepala desa yang kini mencapai 8 tahun (2027–2035) harus beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Wonosobo hingga 2045.
Tanpa penyelarasan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berisiko berjalan sendiri-sendiri dan lepas kendali.
Andang mengungkapkan, pengalaman pilkades terdahulu mencatat masih ada kandidat yang menyusun visi-misi secara serampangan, emosional, bahkan tidak rasional.
"Ada yang bikin visi-misi asal-asalan, contohnya menjanjikan desa bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini kan tidak rasional. Padahal, visi-misi itu nantinya diterjemahkan langsung ke RPJMDes. Kalau dari awal salah, tata kelola pemerintahan desa bakal kacau," tegasnya.
Pada gelombang awal ini, sebanyak 88 bacakades mengikuti kegiatan tersebut. Meski tergolong kecil dibanding total 800-an kandidat, Pemkab memastikan keikutsertaan bersifat sukarela tanpa pemaksaan.
Selain meluruskan penyusunan visi-misi, pelatihan ini juga menekankan reposisi peran kepala desa sebagai penggerak utama (key player) kemajuan wilayah. Bukan sekadar pemegang kekuasaan.
"Kepala desa adalah kunci. Banyak potensi desa yang bisa 'dijual' untuk mendatangkan PADes di luar ketergantungan duit APBD. Kades dituntut kreatif dan inovatif menggali sumber pendapatan baru," pungkas Andang. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo