RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Tanggal 24 Juli 2026 menjadi penanda sejarah penting bagi Kabupaten Wonosobo.
Di usianya yang genap 201 tahun, daerah berhawa sejuk ini resmi melangkah ke abad ketiga perjalanannya.
Berbagai dinamika dari masa ke masa telah membentuk wajah Wonosobo hingga seperti sekarang.
Meski telah memasuki usianya yang makin matang, faktanya dalam proses perjalanannya tidaklah mudah.
Apalagi saat ini, Wonosobo dan banyak daerah lain dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah dinamika efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Mugi Sugeng, memandang momentum HUT ke-201 ini bukan sekadar selebrasi tahunan.
Baca Juga: Hari Jadi ke 201 Kabupaten Wonosobo : Afif-Husein Ajak Warga Bersatu Wujudkan Wonosobo Loh Jinawi
Bagi figur legislatif tersebut, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan perenungan mendalam sekaligus memperkuat komitmen bersama demi kemajuan daerah.
Mugi menggarisbawahi realitas fiskal Wonosobo saat ini. Struktur pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2026 tercatat masih di bawah 20 persen dari total APBD.
Di saat yang sama, kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada efisiensi serta proyek strategis nasional berimbas pada penyesuaian anggaran di tingkat daerah.
"Kita akui, efisiensi dari pusat memberi pengaruh. Namun, tantangan ini seharusnya menjadi pemicu semangat baru bagi eksekutif maupun legislatif. Kita tidak boleh pasrah atau terjebak dalam status quo," ungkap Mugi optimistis.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk menghentikan pembangunan. Justru di sinilah peran penting improvisasi dan inovasi kebijakan Pemkab Wonosobo.
Program-program vital seperti pembangunan infrastruktur mendesak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus tetap berjalan melalui penataan ulang skala prioritas serta pengetatan belanja rutin yang kurang produktif.
"Keberhasilan sebuah program pemerintahan tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan. Yang paling utama adalah keberlanjutan output, outcome, dan impact positifnya yang betul-betul dirasakan masyarakat," tegasnya.
Untuk mewujudkan lompatan pembangunan di tengah situasi ini, Mugi menekankan kunci utamanya terletak pada kesatuan arah antara eksekutif dan legislatif.
Sebagai dua pilar utama roda pemerintahan daerah, kedua lembaga dituntut untuk menyatukan frekuensi dan menanggalkan ego sektoral masing-masing.
Meskipun arah pembangunan telah dipandu oleh RPJMD maupun RPJPD, penerjemahan program kerja tahunan harus dipandang secara jernih dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.
"Eksekutif dan legislatif adalah satu kesatuan tonggak pemerintahan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau saling memaksakan kehendak. Kebijakan yang lahir harus linier dan menjawab kebutuhan nyata warga Wonosobo," tuturnya.
Mugi menyatakan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki Wonosobo. Dengan kualitas SDM yang terus berkembang dan modal sosial masyarakat yang kuat, Wonosobo memiliki fondasi kokoh untuk melompati berbagai hambatan.
DPRD Wonosobo, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi penyerapan aspirasi, mencari solusi bersama pemerintah daerah, dan memastikan setiap kebijakan berujung pada kesejahteraan masyarakat.
"Tantangan ke depan memang berat. Namun, ketika seluruh elemen stakeholder dan masyarakat bersatu padu, menghilangkan ego kelompok, dan berpikir jernih, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Wonosobo," pungkasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo