RADARMAGELANG.ID, Wonosobo— Ratusan warga yang tergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di Alun-alun pusat Kota Wonosobo, Rabu (8/7/2026).
Aksi simpatik longmarch ini digelar sebagai bentuk dukungan agar program pemenuhan gizi bentukan pemerintah tersebut tetap dilanjutkan.
Massa memulai aksi dengan berjalan kaki dari Jalan Merdeka, menuju kawasan Taman Plaza, dan kembali berputar menuju titik akhir di depan pintu utama Pendopo Kabupaten Wonosobo.
Sepanjang jalan, peserta membentangkan sejumlah poster berisi aspirasi keberlanjutan program.
Namun, ada pemandangan tidak biasa di tengah barisan massa. Berbeda dengan aksi penyampaian pendapat pada umumnya, sebagian besar warga yang memadati jalan justru kompak mengenakan masker medis maupun kain yang menutupi sebagian besar wajah mereka.
Baca Juga: Pemkab Temanggung Tunggu Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPPG
Bukan karena alasan kesehatan atau polusi udara, penggunaan masker tersebut rupanya menjadi tameng bagi warga yang enggan identitasnya terpublikasi.
Belakangan diketahui, tidak sedikit dari peserta aksi yang hadir bukan atas dasar inisiatif pribadi, melainkan di bawah tekanan pihak pemberi kerja.
Seorang demonstran perempuan asal Kecamatan Wadaslintang yang enggan disebutkan namanya membeberkan, mayoritas massa yang bermasker merupakan pekerja dari Satuan Pelayanan Pembuat Gizi (SPPG) dapur umum mitra MBG.
Ia mengaku terpaksa turun ke jalan karena adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari pemilik SPPG jika kedapatan absen dalam aksi tersebut.
"Kami sebenarnya serbasalah. karena kalau tidak mau datang, ancamannya langsung dipecat sama pemilik (SPPG). Sementara kami masih butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga," ujarnya dengan nada berbisik di sela-sela aksi, Rabu.
Maka, penggunaan masker menjadi pilihan realistis bagi para pekerja agar wajah mereka tidak viral atau teridentifikasi di media sosial, sekaligus mengamankan posisi mereka di tempat kerja.
Hingga berita ini diturunkan, jalannya aksi berjalan dengan tertib dan kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Perwakilan massa juga sempat berorasi di depan gerbang Pendopo Kabupaten untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah.
Ketika wartawan Jawa Pos Radar Magelang meminta konfirmasi di lokasi terkait dugaan mobilisasi paksa, tidak ada satu pun pengelola SPPG maupun penanggung jawab massa di lapangan yang bersedia memberikan pernyataan.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi, Hendrawan memilih menjelaskan pada tujuan utama aksi. Yakni menyuarakan dampak positif program MBG bagi perekonomian masyarakat Wonosobo selama hampir satu tahun berjalan.
"Mayoritas masyarakat Wonosobo itu menghendaki program MBG ini tetap dilanjutkan dan ditata kelola dengan baik. Hari ini kita hadir supaya BGN tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan siapapun," kata Hendrawan.
Ia mengklaim relawan dan mitra yang murni turun ke jalan atas dasar kesamaan nasib agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Massa aksi ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo, Didiek Wibawanto.
Ia menegaskan pemerintah daerah menerima dua tuntutan utama massa, yakni keberlanjutan program serta perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Menurut Didiek, keberadaan 112 SPPG aktif di Wonosobo saat ini telah menjangkau lebih dari 225.000 penerima manfaat.
"Kami sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari aksi yang dilakukan. Pemerintah daerah akan meneruskan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara persoalan yang menjadi kewenangan daerah akan segera ditindaklanjuti," kata Didiek.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, menilai bahwa gelombang aksi ini menjadi penanda kuat perlunya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG, tanpa harus menghentikannya secara tiba-tiba.
Suwondo secara blak-blakan menyoroti adanya sejumlah celah persoalan yang terjadi di lapangan selama program ini berjalan.
"Titik tekan saya adalah bagaimana tata kelola tentang MBG ini secara umum harus melakukan evaluasi. Terjadinya korupsi, terjadinya pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Kemudian standar kesehatan, standar gizi dan sebagainya yang belum memenuhi syarat, saya rasa ini jadi bagian evaluasi penting," tegasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo