RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo tancap gas mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di bidang keterbukaan informasi publik.
Sukses menyabet predikat Informatif dan menduduki peringkat kedua terbaik se-Jateng pada 2025, tdak lantas berpuas diri.
Rabu (1/7/2016), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo menggelar Pelatihan Teknis Pelayanan Informasi Publik bagi Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPID) di Joglo Nawasena.
Baca Juga: Kikis Sikap Cuek, Puluhan ASN Pemkab Wonosobo Digembleng biar Melek Aduan Warga
Langkah ini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Pemkab memboyong narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah. Yakni Komisioner Bidang Kelembagaan KI Jateng Ermy Sri Ardhyanti, yang mengupas tuntas penguatan standar layanan hingga tata cara penyelesaian sengketa informasi.
"Capaian (peringkat kedua se-Jateng) ini adalah buah kerja keras seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya keterbukaan informasi yang bertanggung jawab. Ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan," ungkap Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Mohamad Riyatno.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Wonosobo Khristiana Dhewi menjelaskan, pelatihan teknis ini menjadi ruang upgrade kapasitas SDM pengelola informasi.
Targetnya untuk menyelaraskan pelayanan di lapangan dengan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022.
"Pelayanan informasi publik butuh petugas yang paham regulasi.
Output yang kami harapkan adalah peningkatan kualitas secara menyeluruh.
Mulai dari penerimaan permohonan, tertib administrasi register, koordinasi antar-unit, hingga dokumentasi yang akuntabel," jabar Dhewi.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan juga dibekali berbagai materi.
Yakni mekanisme keberatan, prosedur penyelesaian sengketa di KI lewat jalur mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.
Hingga pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo