RADARMAGELANG.ID, Wonosobo— Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengimbau para pelaku usaha di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng untuk menjaga iklim pariwisata yang kondusif.
Hal ini merespons keluhan warganet terkait penarikan tarif parkir Rp 50.000 di salah satu area wisata dekat Gardu Pandang, Dieng, yang dinilai tidak wajar.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, membenarkan peristiwa tersebut.
Kendati demikian, berdasarkan penelusuran hilir, lokasi penarikan tarif tersebut berada di area privat milik sebuah restoran, bukan di fasilitas parkir umum yang dikelola pemerintah.
"Lokasinya itu berada di restoran. Pengelola sengaja memasang tarif privat ini karena mengetahui bahwa wisatawan yang parkir di situ sebenarnya berkunjung ke (objek wisata) sebelahnya. Bukan ke restorannya," ujar Fahmi saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (1/7/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik penarikan tarif parkir di luar kewajaran (getok parkir) oleh oknum pengelola restoran tersebut diketahui kerap berulang.
Momentum tersebut utamanya memanfaatkan masa libur panjang saat arus lalu lintas mengalami kepadatan tinggi, tepat di sekitar titik krusial tanjakan 15 persen kawasan Gardu Pandang.
Sejumlah pihak, termasuk asosiasi pelaku wisata telah berulang kali memberikan teguran dan peringatan keras.
Kendati demikian, pemilik usaha dinilai tetap bergeming dan belum menunjukkan iktikad untuk mengubah pola transaksional tersebut.
Menurut Fahmi, polemik ini mencuat karena adanya ketidakpahaman secara detail dari masyarakat atau wisatawan yang memviralkan kejadian tersebut terkait status lahan.
Meski berada di lahan privat, ia menyadari kekhawatiran masyarakat bahwa praktik semacam ini berpotensi merusak citra dan ekosistem pariwisata Dieng secara keseluruhan jika terus dibiarkan tanpa tindakan tegas.
"Masalah ini terkesan kecil, tetapi harus kita selidiki lagi secara terbatas. Setidaknya, apa yang dihitung oleh netizen ini menjadi alarm bagi kita semua," lanjutnya.
Fahmi menambahkan, aduan mengenai tarif parkir tersebut sejatinya sudah direspons oleh pihak terkait melalui kanal aduan resmi Bupati Wonosobo.
Namun, viralnya kasus ini dikhawatirkan memicu fenomena gunung es. Persoalan-persoalan pelayanan wisata lain yang selama ini dipendam oleh wisatawan akan ikut mencuat ke media sosial.
Oleh karena itu, Disparbud Wonosobo berkomitmen memperketat pengawasan di lapangan untuk mengantisipasi munculnya celah pungutan yang merugikan wisatawan, sekaligus merumuskan tindakan yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang abai terhadap regulasi bersama.
Di sisi lain, Fahmi juga mengapresiasi fondasi pengawasan yang telah dibangun oleh para pimpinan Disparbud terdahulu.
Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar dianggap menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Dieng, terlebih di tengah upaya pemulihan dan pengembangan kawasan wisata strategis nasional tersebut.
Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat lebih bijak dalam menetapkan regulasi internal agar tidak menimbulkan miskonsepsi yang merugikan iklim investasi dan kunjungan wisata di Wonosobo. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo