RADARMAGELANG.ID, Wonosobo- Menjamurnya bisnis akomodasi berbasis glamorous camping (glamping) di kawasan Dataran Tinggi Dieng memicu perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencium adanya celah administratif dan potensi risiko keselamatan yang belum dipenuhi oleh sejumlah pengelola.
Rabu (3/6/2026), tim gabungan lintas sektor menyisir empat titik glamping premier di Kecamatan Kejajar dan Garung.
Hasilnya, meski operasional berjalan lancar, petugas masih menemukan rapor merah pada aspek kelengkapan izin usaha serta lemahnya sistem mitigasi bencana di lokasi-lokasi tersebut.
Baca Juga: Dari Borobudur, Wisata Lima Daerah Disatukan
Empat titik yang menjadi sasaran evaluasi mendadak tersebut adalah Glamping Dieng (Desa Parikesit), Luxcamp by Horison (Desa Parikesit), Afton Glamping (Desa Sembungan), dan Swiss Van Java Glamping (Desa Mlandi).
Tim gabungan langsung menguliti kelayakan sarana prasarana, sistem pengelolaan usaha, hingga kesiapsiagaan pengelola dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Plh Kepala Disparbud Kabupaten Wonosobo, M. Kristijadi, menegaskan inspeksi ini sengaja membidik wilayah rawan karena karakteristik cuaca Dieng yang dinamis.
Menurutnya, pertumbuhan investasi wisata yang masif harus berjalan lurus dengan jaminan keselamatan para pelancong.
"Pengelola tidak boleh hanya mengejar keuntungan komersial. Seluruh sarana harus layak, aman, dan wajib memiliki prosedur mitigasi risiko yang matang.
Cuaca di dataran tinggi ini sulit ditebak. Kami ingin memastikan wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo mendapatkan pengalaman yang aman dan nyaman," ungkap Kristijadi saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Dari hasil monitoring di lapangan, tim gabungan menemukan sejumlah catatan krusial yang harus segera dibenahi.
Di antaranya terkait penyempurnaan administrasi perizinan, pemenuhan standar usaha pariwisata, serta penguatan sektor keselamatan pengunjung yang dinilai masih longgar di beberapa titik.
Pemkab bergerak cepat dengan langsung menyerahkan checklist temuan lapangan kepada masing-masing manajemen glamping untuk ditindaklanjuti.
Kristijadi memberikan lampu kuning bagi para pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan total.
Langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan publik terhadap pariwisata daerah.
Ke depan, Disparbud bersama instansi penegak perda berkomitmen mengencangkan ikat pinggang dalam pengawasan berkala guna menyaring pengelola yang mengabaikan regulasi demi memburu pasar wisata Dieng. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo