RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – DPRD Kabupaten Wonosobo kembali menggelar rapat paripurna, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut membahas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, legislatif memberikan sejumlah rekomendasi persoalan yang dinilai masih membelit kinerja pemerintah daerah.
Rekomendasi disampaikan oleh salah satu tim rekomendasi, Suwondo Yudhistiro. Ia menegaskan, secara umum LKPJ telah disetujui, masih terdapat banyak catatan kritis yang harus segera dibenahi oleh eksekutif.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan evaluasi serius agar kinerja pemerintah daerah ke depan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Baca Juga: Soal LKPJ Bupati Wonosobo 2024, Dewan Kritisi Bangunan Liar di Atas Saluran Air
Salah satu sorotan DPRD adalah persoalan data pembangunan yang belum sinkron antar perangkat daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas perencanaan hingga evaluasi program.
“Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya didukung data yang valid dan terintegrasi. Karena itu, konsep Satu Data Daerah harus segera diwujudkan,” ujarnya.
Tak kalah tajam, DPRD juga menyoroti lemahnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum produktif, sementara sistem pemungutan pajak dan retribusi belum sepenuhnya berbasis digital.
“Perlu validasi objek pajak secara menyeluruh serta digitalisasi sistem agar potensi PAD, terutama dari sektor pariwisata dan ekonomi lokal, bisa dimaksimalkan,” imbuhnya.
Di sektor pendidikan, DPRD menemukan sejumlah persoalan klasik yang belum terselesaikan, mulai dari masih adanya anak tidak sekolah (ATS), ketimpangan rombongan belajar, hingga kasus perundungan dan kerusakan infrastruktur sekolah.
Suwondo menegaskan perlunya penguatan program penjangkauan ATS berbasis desa serta percepatan rehabilitasi sarana pendidikan.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua anak,” katanya.
Sementara di bidang kesehatan, perhatian tertuju pada masih terbatasnya akses air minum layak dan sanitasi yang berdampak pada prevalensi stunting.
DPRD mendorong percepatan intervensi lintas sektor serta validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
Masalah infrastruktur juga tak luput dari kritik. Jalan rusak, lemahnya pengendalian tata ruang, hingga tingginya potensi bencana longsor menjadi catatan serius. “Perlu prioritas pada peningkatan kualitas jalan dan penguatan mitigasi bencana berbasis zonasi rawan,” tegasnya.
Di sektor pariwisata, DPRD mengingatkan ketergantungan berlebih pada kawasan Dieng.
Pengembangan destinasi alternatif melalui konsep “5 Dieng Baru” dinilai mendesak, disertai peningkatan aksesibilitas dan standar amenitas berbasis pariwisata berkelanjutan.
Tak hanya itu, tingginya angka pengangguran usia muda juga menjadi perhatian. DPRD menilai terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
“Penguatan Balai Latihan Kerja dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas,” ujar Suwondo.
Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, DPRD menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan validasi berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara pada penegakan tata ruang dan ketertiban umum, keterbatasan SDM Satpol PP menjadi kendala yang perlu segera diatasi.
Rekomendasi juga menyentuh isu permukiman, pengelolaan sampah, hingga pelestarian budaya lokal. DPRD mendorong transformasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pembangunan TPS 3R di tiap kecamatan, serta perlindungan warisan budaya yang melibatkan generasi muda.
Meski sarat kritik, DPRD tetap memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemkab Wonosobo sepanjang 2025. Terutama dalam penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, serta raihan berbagai penghargaan.
“Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, rekomendasi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo