RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Kinerja awal tahun anggaran 2026 mulai dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I, Kamis (9/4/2026), dengan sorotan utama pada serapan anggaran yang masih di kisaran belasan persen.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan, hingga akhir triwulan I, serapan APBD baru mencapai 13,14 persen, sementara pendapatan daerah berada di angka 13,60 persen. Capaian ini dinilai cukup sebagai pijakan awal, namun belum aman.
“Ini awal yang cukup baik, tapi harus kita dorong lebih cepat, lebih terarah, dan terukur,” tegasnya di Ruang Mangunkusuma.
Afif memberi peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengulang pola klasik yang suka menumpuk pekerjaan di akhir tahun.
Ia menekankan disiplin pelaksanaan program sesuai rencana kas menjadi kunci agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka serapan. Tapi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, forum monev bukan sekadar rutinitas birokrasi. Lebih dari itu, menjadi ruang deteksi dini atas berbagai kendala di lapangan.
Ia meminta setiap masalah segera direspons dengan langkah cepat sebelum menghambat target pembangunan.
Baca Juga: 10 Prioritas Pembangunan pada RKPD 2027 Kabupaten Wonosobo
Afif juga menyoroti pentingnya membongkar ego sektoral antar-OPD. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, sejalan dengan dorongan reformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan berorientasi hasil. “Sinergi jangan berhenti di forum. Harus nyata di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo memaparkan gambaran umum kinerja pemerintahan triwulan I. Mulai dari realisasi APBD, pendapatan dan belanja daerah, hingga capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia juga menyinggung indikator makro pembangunan daerah, seperti angka kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka, hingga standar pelayanan minimal (SPM). Termasuk implementasi surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait reformasi budaya kerja ASN.
Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Wonosobo Mohammad Kristijadi mengungkapkan evaluasi pembangunan mencakup 35 perangkat daerah, 15 kecamatan, dan 29 kelurahan.
Menurutnya, monev dilakukan untuk mengukur realisasi fisik dan keuangan, kemampuan fiskal daerah, sekaligus memetakan persoalan yang menghambat percepatan pembangunan.
Sejumlah strategi pun disiapkan. Di antaranya percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, inovasi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani warga, hingga optimalisasi peluang dari program strategis nasional (PSN).
“Peran swasta juga perlu diperkuat melalui kemudahan dan kepastian perizinan,” ujarnya.
Selain itu, forum juga membahas isu strategis lain. Seperti pengendalian inflasi daerah melalui TPID, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan belanja tidak terduga.
Paparan turut disampaikan kepala BPPKAD Triantoro terkait penguatan kapasitas fiskal, serta Bappeda yang memfokuskan strategi penanggulangan kemiskinan.
Dengan serapan yang masih rendah di awal tahun, Pemkab Wonosobo kini berpacu dengan waktu. Jika tak diakselerasi, ancaman klasik penumpukan proyek di akhir tahun kembali menghantui dengan risiko kualitas pembangunan yang dipertaruhkan. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo