RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Viralnya menu makan bergizi gratis (MBG) yang disebut hanya berisi makanan kering memantik kegelisahan publik. Di tengah Ramadan, sorotan terhadap kualitas dan standar program tersebut menguat.
Hal tersebut mengemuka saat anggota Komisi III DPR RI, Abdullah atau Gus Abduh, turun langsung ke daerah pemilihan VI Jawa Tengah untuk menyerap keluhan warga.
Dalam forum itu, isu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi topik dominan yang disampaikan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) VI Jawa Tengah yang digelar di Aula Madrasah Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (28/2/2026) sore.
Dalam pertemuan itu, Gus Abduh mengakui banyak isu yang tengah bergulir di masyarakat, terutama terkait implementasi program MBG dan koperasi. Karena itu, ia memilih menyerap langsung kondisi riil di lapangan.
“Kita turun ke masyarakat karena banyak isu yang bergulir, terutama soal MBG dan Koperasi Merah Putih. Kita ingin tahu kondisi sebenarnya seperti apa, kendalanya apa saja. Nanti akan kita sampaikan ke Senayan,” ujar dia.
Menurut dia, fungsi DPR tidak hanya legislasi dan penganggaran, tetapi juga pengawasan. Karena itu, berbagai temuan di dapil akan menjadi bahan evaluasi agar program unggulan Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sorotan tajam muncul pada pelaksanaan MBG. Program yang sejak awal digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak demi mencerdaskan kehidupan bangsa itu, dinilai menghadapi tantangan dalam implementasi.
Gus Abduh menyinggung sejumlah unggahan viral di media sosial selama Ramadan yang menampilkan menu MBG hanya berupa keripik dan buah salak. Konten tersebut memantik pertanyaan publik soal standar dan pengawasan distribusi makanan.
“Kalau konsepnya jelas, MBG ini untuk memastikan suplai gizi anak tercukupi. Tapi kalau di lapangan ada temuan seperti yang viral, itu harus kita sampaikan ke teman-teman di DPR,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan teknis program MBG berada di bawah kewenangan (BGN). Meski demikian, DPR tetap akan menjalankan fungsi kontrol melalui komisi yang menjadi mitra kerja lembaga tersebut.
“Pengawasannya memang melalui BGN. Nanti akan kita sampaikan di komisi yang menjadi mitra BGN agar ada evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Reses tersebut sekaligus untuk melihat berbagai program strategis nasional tidakyang tengah berjalan. Terutama soal implementasi di daerah yang menjadi tolok ukur apakah kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo