RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Perubahan kebijakan pusat dan dinamika transfer keuangan daerah mendorong DPRD Kabupaten Wonosobo memperkuat kapasitas anggotanya.
Selama tiga hari, 26—28 Februari 2026, para legislator itu mengikuti workshop di Surakarta guna memperdalam isu regulasi dan kebijakan fiskal terbaru.
Kegiatan yang difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah itu dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkuat peran legislatif menghadapi dinamika kebijakan nasional 2026.
Terlebih, isu penurunan transfer ke daerah dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati kian dekat, sehingga mendesak untuk segera dilakukan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo, Agus Wibowo, yang mendampingi kegiatan tersebut, mengatakan workshop ini dirancang untuk mempertajam respons anggota dewan terhadap isu-isu strategis yang berkembang.
“Materi pertama terkait isu-isu aktual pemerintahan dalam negeri. Narasumbernya dari kemendagri, memaparkan perkembangan kebijakan nasional, situasi pertumbuhan Indonesia dibanding negara lain, hingga posisi regulasi terkini,” ujar Agus, saat dikonfirmasi, Minggu (1/3/2026).
Menurut dia, pemahaman konteks nasional menjadi penting karena kebijakan pusat berimplikasi langsung pada tata kelola dan keuangan daerah.
Materi berikutnya menyentuh penguatan kualitas pokok-pokok pikiran DPRD dalam mendukung pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.
Pokok pikiran DPRD, yang bersumber dari aspirasi masyarakat saat reses, merupakan instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Peran anggota dewan tidak berhenti pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pokok-pokok pikiran itu menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan,” kata Agus.
Penguatan ini dinilai relevan menjelang pembahasan LKPJ bupati yang dijadwalkan berlangsung setelah Lebaran, pada Maret—April. Dalam workshop tersebut, anggota DPRD juga dibekali strategi mencermati capaian kinerja kepala daerah secara lebih tajam dan berbasis data.
Tak kalah penting, isu kebijakan fiskal nasional turut menjadi sorotan. Dalam dua tahun terakhir, kebijakan refocusing anggaran dan dinamika transfer ke daerah berdampak pada struktur APBD. Kondisi itu menuntut kecermatan DPRD dalam menyusun serta mengawasi kebijakan fiskal daerah.
“Transfer ke daerah yang cenderung menurun tentu berpengaruh terhadap ruang fiskal kita. Maka anggota DPRD perlu memahami strategi dan langkah ke depan agar penyusunan kebijakan anggaran tetap adaptif,”imbuhnya.
Pada hari terakhir, materi difokuskan pada pembangunan kepercayaan publik melalui etika dan kualitas pelayanan DPRD. Bagi Agus, penguatan etika menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memperbaiki persepsi publik terhadap lembaga legislatif.
“Anggota DPRD pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Maka etika dan kualitas pelayanan menjadi kunci membangun kepercayaan publik,” kata dia.
Workshop di Solo itu, lanjut Agus, merupakan bagian dari pendalaman tugas anggota DPRD agar kualitas kerja lembaga semakin meningkat.
Tantangannya kini bukan hanya pada pemahaman materi, melainkan pada implementasi dalam pembahasan LKPJ, penyusunan APBD, serta lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Wonosobo. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo