WONOSOBO – Arah pembangunan Kabupaten Wonosobo 2027 mulai dikunci. Pemerintah daerah menegaskan modernisasi agrobisnis dan transportasi pariwisata sebagai dua sektor utama yang akan menjadi tumpuan kebijakan.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono, mengatakan fokus tersebut sejalan dengan tema RKPD tahun kedua pelaksanaan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo.
“Isu utama RPJMD kita adalah agrobisnis dan pariwisata. Maka RKPD 2027 diarahkan ke modernisasi dua sektor itu,” kata Tono saat dikonfirmasi, Senin (26/1/2026).
Modernisasi agrobisnis, lanjut Tono, ditempatkan dalam kerangka hilirisasi, sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Selama ini, sektor pertanian Wonosobo masih bertumpu pada penjualan produk mentah dengan nilai tambah rendah.
“Kita tidak ingin petani hanya menjual bahan baku. Produk harus diolah agar nilainya naik,” tegasnya.
Ia mencontohkan komoditas ubi rambat. Selama ini, hanya kualitas tertentu yang terserap pasar, sementara grade bawah kerap terbuang.
Melalui pengolahan, produk tersebut bisa diubah menjadi keripik atau olahan lain yang bernilai jual.
“Di situlah entry point-nya. Akan tumbuh industri rumah tangga dan ekonomi pengolahan di desa,” ujarnya.
Pasca kick off musrenbang, Bappeda akan menjaring usulan dari 15 kecamatan untuk disusun dalam RKPD 2027.
Tono menegaskan RKPD memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen operasional tahunan dari RPJMD sekaligus dasar legal penganggaran APBD. “Hanya program yang masuk RKPD yang bisa didanai APBD 2027,” katanya.
RKPD juga berfungsi menyelaraskan program kabupaten dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta menampung aspirasi masyarakat melalui musrenbang.
Seluruh usulan kini dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Setiap desa diminta mengajukan satu usulan prioritas kewenangan kabupaten. Di tingkat kecamatan, usulan diringkas menjadi tiga prioritas untuk dibawa ke Musrenbang kabupaten.
“Soal realisasi, tetap bicara prioritas dan kemampuan fiskal,” ujarnya.
Menanggapi keluhan masyarakat yang menilai musrenbang hanya formalitas, Tono menegaskan penentuan program dilakukan berbasis dampak.
Infrastruktur, khususnya jalan, akan diarahkan untuk membuka akses agrobisnis dan pariwisata.
“Jalan yang dibangun harus berdampak langsung ke dua sektor itu,” katanya.
Dalam upaya penurunan kemiskinan, Pemkab juga membedakan pola intervensi berdasarkan desil kesejahteraan.
Warga desil 1 dan 2 akan mendapat bantuan langsung. Sementara desil 3 hingga 5 diarahkan ke pemberdayaan melalui sektor produktif.
“Hasil dari RKPD ini tentu akan bermuara untuk menurunkan angka kemiskinan kita. Dan target penurunan kemiskinan itu akan terlihat dari rilis resmi BPS, bukan klaim pemerintah,” tandasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo