RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelontorkan anggaran Rp 7,5 miliar untuk pembangunan air minum dan sanitasi melalui dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2026.
Anggaran tersebut akan digarap di 10 lokasi dan dilaksanakan dengan skema berbasis masyarakat.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto menyebut alokasi ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pasalnya, hingga kini akses air minum aman di Wonosobo baru mencapai 51 persen, sementara sanitasi aman bahkan masih tertinggal di angka 36 persen.
“Secara akses dasar, hampir 97 persen warga sudah terlayani air. Tapi akses aman itu beda. Harus kontinu 24 jam, kualitas air terjamin bebas bakteri, dan pengelolaannya tertib. Itu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar,” ujar Nurudin usai Sosialisasi Kabupaten DAK Air Minum dan Sanitasi 2026 di Pendopo Kabupaten, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, Wonosobo saat ini memiliki 185 Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) yang tersebar di desa-desa dan terus dipantau kinerjanya.
Namun belum satu pun desa yang benar-benar mencapai 100 persen sanitasi aman.
Penentuan lokasi penerima bantuan, kata Nurudin, tidak hanya berdasarkan tingkat kebutuhan, tetapi juga kecukupan sumber air serta kinerja BP SPAM.
Pemerintah tidak ingin infrastruktur yang dibangun dengan dana negara justru mangkrak karena lemahnya pengelolaan.
“Kami ingin yang dibangun itu berkelanjutan. Jadi penilaian berikutnya adalah bagaimana pemeliharaan, ketertiban iuran, dan manajemen pengelolaannya. Kalau setelah dibangun tidak dirawat, itu jadi catatan serius,” tegasnya.
Tahun 2026, program air minum ditargetkan melayani 1.310 sambungan rumah, sedangkan sanitasi menyasar 395 sambungan rumah.
Pembangunan dijadwalkan rampung hingga Oktober 2026, namun pemerintah mendorong percepatan dengan catatan partisipasi masyarakat berjalan optimal.
Nurudin juga menyoroti kesalahpahaman masyarakat terkait sanitasi. Menurutnya, kepemilikan septic tank belum tentu berarti sanitasi aman.
“Banyak septic tank yang tidak kedap, hanya digali lalu dibiarkan meresap. Itu mencemari tanah. Sanitasi aman harus kedap, ada pengolahan biologis, dan lumpurnya disedot berkala untuk diolah di IPAL,” jelasnya.
Saat ini, pengelolaan air minum aman di Wonosobo terbagi dua. PDAM baru mengampu 30 persen, sementara sisanya dikelola BP SPAM desa. Justru sektor berbasis masyarakat inilah yang dinilai paling berat tantangannya.
“Ini PR besar kita bersama. Air minum dan sanitasi bukan sekadar bangun fisik, tapi soal perubahan cara kelola dan kesadaran bersama,” pungkas Nurudin. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo