RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun di Ruang Mangunkusumo, Rabu (10/12/2025).
Forum ini menjadi ajang evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pemerintahan sepanjang triwulan III dan IV 2025. Mulai dari serapan anggaran, progres pembangunan, hingga isu strategis lintas sektor.
Rapat dibuka Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, dan Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo memimpin rakor dengan menghadirkan seluruh jajaran OPD.
Andang menegaskan meskipun sejumlah indikator sudah bergerak ke arah positif, masih ada pekerjaan rumah yang menumpuk dan perlu diselesaikan sebelum menutup tahun anggaran.
“Sebagian indikator sudah tercapai, tapi masih ada yang belum. Di triwulan keempat ini kami melakukan evaluasi sambil terus mendorong kawan-kawan agar lebih antisipatif untuk mengejar target,” ujarnya.
Hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp 317,89 miliar lebih, atau belum menyentuh target Rp 378,24 miliar.
Retribusi daerah menjadi sub-pendapatan paling lemah dengan capaian 75,60 persen dari target Rp 209,22 miliar lebih.
Pajak daerah terbilang tertinggi dengan 96,05 persen, disusul kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan yang hampir menyentuh penuh, yakni 99,62 persen. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah masih berada di angka 85,66 persen.
“Kami terus mendorong agar perangkat daerah lebih giat meningkatkan PAD. Ini tetap menjadi perhatian utama,” tegas sekda.
Di sisi belanja, serapan anggaran juga memperlihatkan ketimpangan. Belanja pegawai sudah menyentuh 80,99 persen dan belanja transfer berada di 87 persen.
Namun belanja subsidi baru di angka 22,04 persen, belanja tidak terduga baru 23,06 persen, belanja hibah 46,40 persen, serta belanja modal 48,08 persen berada pada posisi rendah.
Meski serapan anggaran belum optimal, kinerja pembangunan daerah menunjukkan perbaikan.
Angka kemiskinan turun dari 17,67 persen (2021) menjadi 13,34 persen (2025). Pendapatan per kapita diproyeksikan tembus 27,44 juta melampaui target yang dipatok 27,37–27,56 juta.
Indeks pembangunan manusia (IPM) naik dari 69,04 pada 2020 menjadi 71,50 pada 2025. Namun peringkat Wonosobo masih rendah, yakni 32 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan posisi buncit di wilayah Kedu.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun drastis dari 5,37 persen (2020) menjadi 3,99 persen pada 2025. Standar pelayanan minimal (SPM) menjadi alarm tersendiri.
Hingga triwulan III, beberapa sektor masih jauh dari target 100 persen. SPM pekerjaan umum dan penataan ruang baru mencapai 36,11 persen, perumahan dan permukiman 55,44 persen, sementara kesehatan berada di angka 77,69 persen.
“SPM belum 100 persen. Itu berarti belum tercapai di kesehatan, perumahan, permukiman, dan PU,” ujar sekda menekankan.
Masalah lain muncul dari capaian monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP) KPK yang baru berada di angka 69,9 persen per 2 Desember 2025. Andang menilai posisi ini belum aman.
“MCSP perlu ditingkatkan. Nilainya masih belum pada posisi yang aman,” tegasnya.
Area perencanaan menjadi komponen terendah dengan 51,5 persen, sedangkan manajemen ASN menjadi yang tertinggi dengan 91,7 persen.
Menghadapi tahun 2026, sekda menegaskan dua hal yang harus diselesaikan. Yakni, penyusunan perencanaan 2027 dan penguatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar bisa dilakukan lebih awal.
“Pengadaan barang dan jasa harus disiapkan sejak awal. Kalau tahun ini cukup bagus, tahun depan harus lebih siap untuk pengadaan dini,” katanya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo