RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Raperda APBD Kabupaten Wonosobo 2026 jadi sorotan tajam fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat paripurna yang digelar dua hari, Senin-Selasa (20-21/10/2025), dewan menyoroti agar pemerintah diminta segera melakukan efisiensi dan inovasi fiskal agar kinerja pembangunan tak ikut menurun.
Fraksi NasDem–Perindo yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Bayu Adji Nugraha menilai program penanggulangan stunting belum digarap maksimal.
Mereka melihat pemerintah belum memiliki basis data kuat, sehingga arah kebijakan jadi kabur.
“Tanpa data yang valid, kebijakan hanya sebatas wacana dan sulit menyentuh akar masalah,” ujar Bayu saat membacakan pandangan umumnya.
Fraksi ini juga menyoroti sumber PAD yang belum bergerak signifikan serta kebijakan opsen kendaraan bermotor yang dinilai masih membingungkan warga. Pemerintah diminta memperbanyak sosialisasi karena kebijakan itu merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022.
NasDem–Perindo turut mengkritisi kenaikan retribusi sampah hingga 1.000 persen yang sempat menuai protes dari pengelola sampah di desa dan kelurahan.
Mereka mendorong pengelolaan sampah dilakukan terpadu di tiap kecamatan agar Wonosobo bisa kembali meraih Adipura.
Sedangkan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Aji Waluyo menyoroti turunnya pendapatan transfer dari pusat 2,08 persen menjadi Rp 1,617 triliun. Kondisi ini, menurutnya berpotensi menekan ketahanan fiskal daerah.
“Jika dibiarkan berlarut, bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” ujar juru bicara fraksi.
Meski begitu, PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan menjadi 13,34 persen berdasarkan data Susenas Maret 2025. Penurunan 1,94 poin itu disebut paling signifikan sepanjang sejarah Wonosobo.
Fraksi berlambang banteng itu mendorong agar APBD 2026 lebih berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi inklusif bisa tercapai.
Sementara Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Dony Hermanto menilai efisiensi anggaran tidak boleh menurunkan kualitas layanan publik.
Pemerintah diminta memperkuat sistem pengawasan internal agar penggunaan anggaran lebih terukur.
“Setiap rupiah harus punya indikator kinerja yang jelas agar publik bisa menilai manfaatnya,” tegas juru bicara fraksi.
Golkar juga menyoroti rencana penyertaan modal ke PT Bank Jateng dan BPR BKK Wonosobo senilai Rp5 miliar.
Fraksi meminta agar penyertaan modal disertai analisis bisnis yang matang untuk memastikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrat, Syafiq Anang Hidayatulloh menyoroti penurunan belanja daerah sebesar 3,66 persen.
Mereka meminta pemerintah menjaga mutu pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi.
Demokrat juga menekankan pentingnya memperbesar porsi belanja modal produktif seperti jalan desa, irigasi, dan infrastruktur pariwisata.
Selain itu, mereka mewanti-wanti agar proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dikelola dengan hati-hati.
“Jangan sampai proyeksi silpa yang keliru malah mengacaukan rencana pembangunan,” tandasnya.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat dalam paripurna lanjutan, Selasa (21/10/2025), menyatakan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan menyesuaikan RPJMD 2025–2029 yang baru saja disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025.
“Dengan penyesuaian RPJMD baru, arah dan prioritas pembangunan juga menyesuaikan,” tegas Afif.
Tema pembangunan tahun depan tetap integrasi agrobisnis dan pariwisata untuk mendukung perekonomian daerah dengan fokus pada revitalisasi infrastruktur, penguatan SDM, dan pemberdayaan UMKM.
Pemerintah juga menyiapkan program Kurda Maer bagi masyarakat miskin desil 1 sampai 5, penyandang disabilitas, kepala keluarga perempuan, dan lansia miskin.
Menanggapi penanganan stunting, Afif menjelaskan Pemkab telah menyiapkan dua strategi besar, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
“Intervensi spesifik menyasar ibu hamil dan balita, sementara intervensi sensitif fokus pada edukasi, sanitasi, dan perubahan perilaku masyarakat,” paparnya.
Afif juga menjawab isu opsen kendaraan bermotor. Ia menyebut, sebelum kebijakan opsen, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 1,5 persen dari NJKB, dengan 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten.
Setelah penerapan opsen, tarif PKB turun menjadi 1,05 persen, namun kabupaten mendapat tambahan hak 66 persen dari tarif tersebut, sehingga total beban wajib pajak kini 1,743 persen dari NJKB.
“Jadi tidak ada kenaikan tarif baru, hanya penyesuaian pembagian hasil,” jelasnya.
Afif juga membeberkan, pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp 44,6 miliar. Penurunan terjadi pada dana bagi hasil, DAK fisik dan nonfisik, serta dana alokasi umum.
“Dengan kondisi itu, Pemkab fokus memenuhi belanja wajib seperti pendidikan minimal 20 persen, infrastruktur publik 40 persen, dan belanja pegawai maksimal 30 persen,” ungkapnya.
Sementara untuk proyeksi silpa 2025 sebesar Rp 5 miliar, Afif menegaskan angka itu disusun dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan overestimasi.
“Kalau realisasinya lebih besar, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas tambahan,” imbuhnya.
Menutup penjelasannya, Afif menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas seluruh masukan dan kritik yang disampaikan.
“Kami meyakini, dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, APBD 2026 bisa benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Afif berharap arah pembangunan tahun depan mampu memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan pelayanan publik. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo