RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuka tahapan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dalam waktu dekat ini. Pengisian itu untuk empat posisi strategis yang saat ini kosong.
Empat jabatan tersebut yakni kepala Disdukcapil, kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Direktur RSUD Setjonegoro tipe B, serta Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, mengatakan seleksi ini ditujukan bagi seluruh pejabat eselon III atau pengawas yang memenuhi syarat.
Ia menegaskan, proses ini bukan sekadar perekrutan jabatan, melainkan momentum bagi para ASN untuk mengukur kemampuan dan kesiapan diri.
“Paling tidak, ini menjadi ajang menguji kompetensi masing-masing. Asesmen akan dilakukan di BKD Provinsi Jawa Tengah, lembaga yang kredibel. Sehingga peserta bisa mengevaluasi diri di bidang manajerial, sosio-kultural, maupun teknis,” ujarnya seusai memberi arahan ke sejumlah OPD di Pendopo Kabupaten, Senin (13/10/2025).
Menurut Andang, kekosongan empat jabatan tersebut terjadi karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Pendaftaran resmi dibuka sejak Senin (13/10/2025) hingga Senin (27/10/2025).
Setelah pengiriman berkas, peserta akan menjalani asesmen, pengumuman hasil, hingga penelusuran rekam jejak.
Meliputi pengalaman kerja, kepangkatan, prestasi, serta penilaian atasan, bawahan, dan rekan sejawat. Seluruh hasil akan digabungkan menjadi nilai akhir.
Ia mengungkapkan, tahun depan masih ada sejumlah jabatan yang ditinggalkan karena pensiun, seperti kepala Inspektorat, Dinas Pertanian, BPPD, dan Staf Ahli.
“Total ada sekitar 137 pejabat yang secara potensial bisa mendaftar dari sekitar 130 ribu ASN di Wonosobo, baik fungsional maupun struktural,” jelasnya.
Andang juga menekankan pentingnya partisipasi para birokrat. Ia menilai, sikap pasif justru menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.
“Teman-teman birokrat ini adalah personifikasi negara. Kalau yang sekarang menduduki jabatan tidak mau ikut berkompetisi, ya mohon maaf, berarti kurang bertanggung jawab pada pemerintah daerah.
Dipilih atau tidak itu urusan pejabat pembina kepegawaian. Yang penting, ikut serta dan menyampaikan gagasan,” tegasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo