RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo tahun 2026 diproyeksikan bakal mengakomodasi pengadaan lahan untuk sekolah rakyat.
Sebelumnya, wacana Rp 25 miliar sempat diajukan dalam APBD Perubahan 2025, namun akhirnya ditunda setelah ada arahan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, menyebut keberadaan sekolah rakyat menjadi terobosan penting dalam pemerataan pendidikan.
Program ini dinilai mampu menjawab kebutuhan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapat akses sekolah yang layak.
“Saya rasa ini langkah maju. Harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa benar-benar menikmati masa sekolah dengan baik,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Suwondo, keberadaan sekolah rakyat sekaligus menegaskan peran negara dalam menjamin hak pendidikan warga.
Saat ini, aktivitas belajar masih dipusatkan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah direnovasi. Fasilitas dianggap memadai, meski masih ada catatan.
“Ruang belajar sudah bagus, penginapan juga layak. Tapi satu kamar masih ditempati delapan anak.
Ke depan sebaiknya lebih luas agar anak-anak punya privasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat siap membangun gedung permanen beserta fasilitasnya.
Namun, pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan sebagai syarat utama.
“Pemerintah pusat akan menyiapkan gedung dan fasilitas. Daerah harus menyiapkan lahannya. Jadi APBD 2026 wajib menganggarkan tanah untuk Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Selain sarana fisik, Suwondo juga menyoroti aspek pembinaan siswa.
Karena berbasis asrama, menurutnya perlu ada kegiatan rutin yang menguatkan sisi mental dan spiritual.
“Harus ada kegiatan keagamaan seperti ngaji, salat dhuha, atau tahajud.
Tujuannya agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga emosional dan spiritual,” pungkasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo