RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - DPRD Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah mematangkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang saat ini tengah digodok.
Tiga Raperda tersebut yakni tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Penyelenggaraan Kesehatan, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Agenda public hearing telah dijalankan dalam dua hari, tepatnya pada Kamis (18/9), dan Jumat (19/9/2025) .
Dengan membedah Raperda Desa Wisata dan Raperda Kesehatan, hingga Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD itu dipimpin Ketua Bapemperda, Dony Hermanto dan wakilnya Bayu Adjie Nugraha.
Berkaitan dengan pertanian, sejumlah isu krusial muncul dalam forum tersebut. Di antaranya soal luas dan legalitas lahan pertanian maupun perikanan, klasifikasi komoditas, mekanisme implementasi raperda, perumusan petani milenial.
Hingga urgensi asuransi petani dan nelayan. Tak kalah penting, muncul gagasan pembentukan badan usaha milik petani yang diharapkan bisa berfungsi sebagai pengendali harga.
“Masukan dari berbagai pihak menjadi bekal penting bagi kami untuk menyempurnakan draf raperda sebelum dibawa ke tahap pembahasan berikutnya,” ujar Wakil Bapemperda, Bayu Aji Nugraha seusai dikonfirmasi, Rabu (24/9/2025) sore.
Forum itu juga menghadirkan lintas stakeholder. Mulai dari OPD terkait seperti BPPKAD, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Bagian Hukum Setda, Dewan Riset Daerah, kelompok tani, paguyuban ternak, hingga pemerhati lingkungan.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Wonosobo, Dony Hermanto memimpin public hearing Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Pemberdayaan Desa Wisata.
Dalam forum kesehatan, masukan yang mengemuka antara lain terkait optimalisasi pemanfaatan BPJS Kesehatan, pengadaan dana darurat taktis, kerja sama dengan yayasan kesehatan, hingga perhatian pada kondisi kesehatan lingkungan.
Sementara dalam forum diskusi wisata mengerucut pada penguatan lembaga pengelola, strategi promosi, aturan tarif wisata, hingga regulasi perizinan lokasi wisata.
“Public hearing ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan bahwa produk hukum yang lahir benar-benar berpihak pada masyarakat dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegas Dony.
DPRD menegaskan seluruh masukan dari public hearing akan dirangkum dan dipertimbangkan dalam pembahasan lanjutan.
Harapannya, tiga raperda inisiatif ini kelak menjadi regulasi yang tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo