RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Ratusan warga Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Wonosobo kembali menggelar aksi protes di balai desa, Kamis (20/8/2025).
Mereka mendesak Kepala Desa Wonokerto mundur dari jabatannya, menyusul dugaan penyelewengan anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Sugeng Rahayu, menegaskan tuntutan utama warga adalah transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa.
“Kami tidak ingin dipimpin orang yang sudah terbukti melakukan kesalahan. Kalau tetap dipertahankan, satu tahun ke depan justru bisa makin rusak,” ujarnya.
Dugaan penyimpangan itu, menurut aliansi, meliputi pengelolaan anggaran pendidikan hingga Rp10 juta, yang disebut tidak jelas pencairannya.
Selain itu, ada temuan Rp 6 juta untuk seragam sekolah dan Rp 2 juta untuk bibit durian yang diduga tidak sesuai peruntukan.
“Baru dua hari investigasi saja, kami sudah menemukan indikasi kerugian Rp 6–8 juta. Itu belum termasuk dana pendidikan Rp10 juta yang terindikasi akan dicairkan tahun ini,” kata Sugeng.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti keberadaan kelompok ternak yang diduga fiktif. Ada laporan dua ekor sapi yang dipinjam untuk dokumentasi, namun hingga kini tidak jelas keberadaannya. “Banyak temuan hari ini, hampir 50 persen anggaran bermasalah,” tambahnya.
Sugeng menyebut, kasus ini sebenarnya sudah lama tercium masyarakat. Namun baru kali ini suara warga berani dimunculkan lewat Aliansi Wonokerto Bersatu yang didukung tokoh agama dan sesepuh desa.
“Kalau tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan bawa ke ranah hukum pidana. Bukti-bukti sudah kami kumpulkan,” tegasnya.
Selain dugaan penyelewengan anggaran, warga juga mengeluhkan kinerja kepala desa yang kerap absen. “Sudah lebih dari satu tahun sering tidak masuk. Ketika ada urusan penting, pelayanan desa sering terhambat karena urusan pribadi beliau,” terang Sugeng.
Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya yang digelar pada Selasa (12/8/2025).
Warga menyatakan akan terus mendesak hingga kepala desa dimintai pertanggungjawaban atau memilih mundur dari jabatannya atau temuan yang dilakukan aliansi ini ke jalur hukum.
Menyikapi tekanan tersebut, Kepala Desa Wonokerto, DSW telah meminta maaf kepada warga yang datang dan mengakui atas berbagai kelalaiannya selama ini.
Namun pihaknya tetap menolak untuk mundur sebagai kades dan meminta kepada warga untuk memberi toleransi atas kesalahan tersebut.
"Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," pintanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Harti yang ikut datang ke lokasi menyebut keinginan warga harus dikaji secara mendalam.
Sebab ada mekanisme di dalam undang undang yang mengatur masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
"Beri kami waktu untuk memutuskan masalah ini, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," terangnya.
Sejak pukul 10.00 warga berkumpul dan sampai tulisan ini dibuat, proses musyawarah masih berlangsung dan belum ada keputusan final terkait masalah tersebut. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo