RADARMAGELANG.ID, Wonosobo--Kemacetan parah di jalur utama Wonosobo–Kertek, Kamis (19/6/2025) siang.
Hal ini terjadi lantaran aksi demo sopir truk dan sweeping menentang rencana kebijakan pemberlakuan sanksi terhadap para sopir yang membawa barang melebihi muatan.
Mulai pukul 09.30, ratusan pengemudi berkumpul di titik aksi dengan membawa sejumlah tuntutan.
Hingga aksi protes yang digelar itu selesai dan membubarkan diri sekitar pukul 14.00.
Mereka memblokade jalan di depan gerbang Mandala Wisata Mendolo dan melakukan sweeping terhadap setiap truk yang melintas.
Para demonstran turun memenuhi badan jalan untuk meminta sopir truk yang melintas segera memarkirkan kendaraannya dan ikut demonstrasi.
Puluhan sopir truk yang tergabung dalam aksi solidaritas tersebut memaksa kendaraan sejenis untuk berhenti dan berkumpul di kawasan Terminal Mendolo.
Truk-truk yang semula tengah dalam perjalanan, diarahkan masuk ke terminal dan diparkir di bahu jalan.
Akibatnya, arus lalu lintas dari dua arah mengalami kemacetan selama beberapa jam.
Meski sempat menimbulkan kegaduhan, namun aksi tersebut tidak sampai menjadi kerusuhan.
Sejumlah petugas kepolisian dan Disperkimhub yang datang di lokasi mencoba mengatur lalu-lintas untuk tetap bergerak sembari meminta massa untuk tidak memblokade jalan.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemberlakuan kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang tengah dirancang oleh pemerintah pusat.
Akibat aksi itu, lalu lintas di jalur utama Wonosobo lumpuh selama hampir empat jam.
“Kami tidak bermaksud merugikan masyarakat, tapi ingin suara kami didengar,” tegas Susilo, Wakil Ketua Aliansi Komunitas (Alkom) Truk Kabupaten Wonosobo.
Ia menyatakan, telah memperjuangkan penolakan kebijakan ODOL sejak 2022, bahkan sempat mengadu langsung ke Komisi V DPR RI dan Dirjen Perhubungan di Jakarta.
Menurut Susilo, kebijakan ODOL dinilai menyudutkan pengemudi truk, terutama yang berasal dari daerah, seperti Wonosobo.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik premanisme dan pungli yang menyasar sopir-sopir dengan pelat nomor luar daerah.
“Kami ini rakyat kecil, Mas. Setiap hari bertaruh nyawa di jalan. Penghasilan pas-pasan, tapi dibebani dengan aturan berat seperti ini,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Wonosobo Agus Susanto menyebut, kebijakan ODOL merupakan regulasi dari pemerintah pusat. Daerah, kata dia, hanya menjalankan amanat kebijakan tersebut.
“Kami tidak punya kewenangan untuk menolak atau menunda kebijakan ODOL. Tapi kami tetap mendengar dan akan menyampaikan aspirasi para pengemudi ini ke tingkat pusat,” ujar Agus.
Ia menambahkan, sejauh ini belum ada penindakan terhadap pelanggaran ODOL di Wonosobo. Pemerintah daerah masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pengemudi dan pemilik armada.
“Masalah ini tidak hanya menyangkut pengemudi, tetapi juga menyentuh pengusaha. Pemerintah pusat saat ini tengah mencari skema win-win solution, seperti uji coba di kawasan berikat dengan jembatan timbang,” jelasnya.
Wakapolres Wonosobo Kompol Rendi Johan Prasetyo menyebut, pihaknya telah mengerahkan 270 personel untuk mengamankan jalannya aksi.
Polisi juga menerapkan sistem buka-tutup arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
“Kami menjaga agar aksi tetap berlangsung damai. Tuntutan para pengemudi kami tampung dan akan disampaikan ke pimpinan,” kata Rendi.
Terkait permintaan penghentian sementara penindakan ODOL di Wonosobo, Rendi menegaskan bahwa hingga kini pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari pusat.
“Saat ini belum ada instruksi untuk melakukan penindakan. Kami fokus pada pengamanan dan pengaturan lalu lintas,” ujarnya. (git/aro)
Editor : H. Arif Riyanto