RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Masalah sampah di Kabupaten Wonosobo makin genting. Ketua Tim Asistensi Bupati, Idham Cholid, menyebut kondisi saat ini sudah masuk kategori darurat sampah. Pemkab segera bentuk satgas khusus penanganan sampah.
Hal tersebut mengemuka saat adanya kegiatan sarasehan pengelolaan sampah yang digelar pada Selasa (17/6/2025) di Pendopo Kabupaten.
Dihadiri jajaran OPD, aktivis lingkungan, hingga perwakilan BUMN yang selama ini aktif mendampingi pengelolaan sampah.
“Persoalan sampah tidak bisa diserahkan pada satu pihak. Ini sudah sangat mendesak. Pemerintah, produsen, dan masyarakat harus bergerak bersama,” tegas Idham.
Sarasehan Pengelolaan Sampah ini sangat penting dilakukan untuk menggugah kesadaran kolektif semua pihak, baik pemerintah, produsen, maupun masyarakat luas.
"Bahwa persoalan sampah sudah sangat mendesak. Kita sudah pada kondisi darurat sampah," terangnya.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan sampah yang terus menumpuk, pemerintah beserta masyarakat perlu membuat gerakan bersama. Yakni dengan membentuk Dewan Sampah Kabupaten (Desk) Wonosobo, beranggotakan semua kalangan.
"Harus melibatkan semua pihak, dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, mahasiswa, pelajar. Kita akan jadikan persoalan sampah sebagai arus utama isu publik. Semua kalangan harus concern dan peduli dengan persoalan ini," ujarnya.
Selanjutnya, tim tersebut akan rumuskan ulang regulasi soal pengelolaan sampah, dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Senada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wonosobo, Endang Lisdyaningsih, menegaskan forum ini jadi langkah awal membangun sinergi lintas sektor.
“Kami bahas pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Mulai dari konsep, masukan aktivis, hingga strategi konkret agar penanganan bisa dijalankan serempak dari kabupaten hingga keluarga,” terangnya.
Endang mengungkapkan, timbunan sampah residu di Wonosobo saat ini tembus 120 ton per hari. Meski masuk dalam program pendampingan KLHK bersama tiga kabupaten lain, Wonosobo tetap dibayang-bayangi ancaman penumpukan jika tak segera berbenah.
“Kami sedang menuju sistem sanitary landfill. Perlahan alih teknologi agar tidak lagi membangun gunung sampah,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab juga tengah menjalin kerja sama dengan Semen Indonesia (SBI) untuk mengolah sampah plastik menjadi RDF (refuse-derived fuel) sebagai alternatif bahan bakar batu bara di pabrik semen Cilacap.
“Kita sudah hitung, satu kali pengiriman bisa angkut delapan ton RDF. Minimal, plastik tidak numpuk di sini,” tambahnya.
Di sisi lain, DLH telah membangun beberapa hanggar atau TPST, meski kapasitasnya masih terbatas.
DLH tengah mengupayakan penguatan anggaran, baik lewat APBD maupun proposal ke Kementerian PUPR, agar kapasitas TPST bisa ditingkatkan hingga 120 ton per hari.
Untuk pengurangan dari hulu, Pemkab mengandalkan keberadaan bank sampah.
Hingga kini, sekitar 400 unit bank sampah tersebar di berbagai tingkat, mulai RT hingga desa. Endang menyebut, satu desa bahkan bisa punya lima bank sampah aktif.
“Bank sampah bukan hanya kurangi sampah ke TPA, tapi juga edukasi masyarakat. Ini sangat efektif,” tandasnya.
Dari data DLH, sekitar 40 persen sampah yang masuk ke TPST adalah organik dan sudah bisa diolah menjadi kompos. Sementara sisanya masih perlu teknologi lanjutan agar tak terus menumpuk.
Pemkab juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh desa agar mengalokasikan dana desa untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas.
“Masyarakat harus jadi subjek, bukan cuma objek. Kalau semua bergerak, krisis ini bisa kita lawan,” pungkasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo