RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Infrastruktur pendidikan di Kabupaten Wonosobo masih memprihatinkan. Ribuan ruang kelas dari jenjang SD hingga SMP dilaporkan mengalami kerusakan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo, Endang Susila mengungkapkan, dari total ribuan sekolah, banyak yang ruang kelasnya perlu perbaikan.
“Dari data yang kami miliki, untuk SD negeri kondisi ruang kelas yang baik ada 1.216 ruang. Sementara yang rusak ringan 1.139 ruang, rusak sedang 472, dan rusak berat 191 ruang,” ungkap Endang saat dikonfirmasi belum lama ini.
Kondisi ruang kelas jenjang SMP juga tak jauh berbeda. Dari total seluruh SMP negeri, 330 ruang kelas dikategorikan baik. Sementara sisanya mengalami kerusakan ringan 359, sedang 160, dan berat 16.
Ia menyebut kategori itu dinilai berdasar pada persentase tingkat kerusakan di masing-masing sekolah. Misalnya, ruang kelas yang tingkat kerusakannya masih di bawah 30 persen masuk kategori baik.
Sementara dari 30 sampai 45 persen masuk kategori rusak ringan, 45 sampai 60 persen masuk rusak sedang dan lebih dari 60 persen ke atas masuk kategori rusak berat.
"Yang masuk kategori ini (rusak berat) sudah tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Harus berpindah lokasi sementara, sebelum ruang kelas itu diperbaiki," terangnya.
Endang menyebutkan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penanganan infrastruktur pendidikan.
Meskipun pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD dan APBN untuk sektor pendidikan, realisasinya masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan lain di bidang yang sama.
“Tahun 2024 kami hanya diberi anggaran Rp 35 miliar, itu pun hanya cukup untuk memperbaiki 100 sekolah. Padahal, jika ingin seluruh ruang kelas masuk kategori baik, paling tidak dibutuhkan Rp 870 miliar,” tegasnya.
Lebih miris lagi, tidak ada pos anggaran khusus untuk pemeliharaan rutin gedung sekolah.
Berbeda dengan Dinas PUPR yang memiliki dana pemeliharaan, untuk sekolah, biaya perawatan harus ditanggung oleh masing-masing satuan pendidikan, menggunakan dana BOS daerah (Bosda). Itu pun hanya mencukupi untuk pemeliharaan ringan.
“Kalau sekolahnya besar, jumlah siswa banyak, Bosda mungkin bisa sedikit membantu. Tapi kalau kecil, yang siswanya cuma sedikit, sangat sulit untuk menutupi biaya pemeliharaan, apalagi kalau rusaknya berat,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun eksekutif, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mendorong penyelesaian masalah infrastruktur pendidikan. Ia menekankan, pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Persoalan ini sebelumnya juga menjadi sorotan tajam dari Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Senin (2/6/2025) di SDN 2 Besuki, Kecamatan Wadaslintang.
Awalnya, rombongan Komisi D hendak meninjau tiga bangunan SDN 2 Besuki yang atapnya nyaris ambruk. Namun, perhatian mereka justru tertuju pada bangunan eks SMP Negeri Satu Atap Wadaslintang yang berada tepat di bawah lokasi tersebut.
Bangunan eks sekolah itu menyedihkan. Tanpa atap, tak terurus, dan dibiarkan terbengkalai. Padahal, konstruksinya masih tampak kokoh berdiri. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo