RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – DPRD Kabupaten Wonosobo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas kesehatan, Selasa (29/4/2025).
Yakni ke RSUD Setjonegoro dan Puskesmas Garung. Kunjungan tersebut untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan di rumah sakit.
Sidak dipimpin Wakil Ketua DPRD Mugi Sugeng bersama Komisi D, menyusul pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024.
Anggota lain yang turut sidak adalah Wakil Ketua Komisi D Izanatul Muziah, Sekretaris Komisi D, Hamdan, anggota Ahmad Kahfi, Teguh Tejo Pramono, Wahyono dan Agus Pujiantoro.
Dari hasil kunjungan, dewan menyoroti sejumlah catatan krusial.
Mulai dari pengelolaan anggaran RSUD, distribusi jasa pelayanan (jaspel), hingga konflik internal kepegawaian yang dinilai bisa mengganggu mutu layanan.
“RSUD saat ini dalam masa transisi dari tipe C menuju tipe B. Pendapatan 2024 tercatat Rp 144,7 miliar, dengan Rp118 miliar dari PAD.
Namun silpa hanya tersisa Rp 5 miliar. Kalau dihitung sehat, mestinya bisa menutup operasional selama tiga bulan, minimal Rp 21 miliar,” ujar Mugi Sugeng.
Ia menilai, mayoritas anggaran, yakni sekitar Rp 85 miliar tersedot untuk belanja operasional.
Sayangnya, kondisi internal belum mencerminkan efisiensi dan keadilan. Mugi mengungkap adanya keluhan dari pegawai soal pembagian jaspel yang dinilai tidak proporsional.
“Kalau sistem jaspel diklaim sudah tersistem tapi masih menimbulkan masalah, berarti sistemnya harus dievaluasi. Jangan sampai niat memberi insentif justru jadi sumber konflik,” tegasnya.
Merespons hal itu, Direktur RSUD Setjonegoro, dr R. Danang Sananto Sasongko, MM mengatakan masukan dari DPRD menjadi bahan intropeksi.
Ia juga menjelaskan adanya sidak ini menjadi bagian dari bahan evaluasi yang perlu lakukan.
"Banyak hal yang disampaikan oleh beliau-beliau (DPRD, Red) memberikan masukan yang positif.
Mereka kan mewakili suara masyarakat dari bawah sehingga ini akan menjadi introspeksi bagi kami," terangnya.
Terkait jaspel yang dikeluhkan itu, dr Danang tak menjelaskan secara detail.
Namun jika yang dikeluhkan itu mengenai jaspel para pegawai yang turun itu dirinya menilai tidak bisa dibandingkan antara masa sebelum, saat, dan pascapandemi Covid-19.
“Dulu saat Covid, pembiayaan jaspel ditanggung Kemenkes. Sekarang kita harus mencari sumber lain. Tidak bisa dikomparasi,” tandasnya.
Selain ke RSUD Setjonegoro, sidak tersebut juga dilakukan ke Puskesmas Garung.
Pimpinan dan anggota Komisi D ingin melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Jadi Puskesmas Garung ini kan memang hanya satu (puskesmas), menangani pasien yang besar, makanya kita ingin melihat sejauh mana pelayanannya," lanjut Mugi Sugeng.
Terlebih, Puskesmas Garung ini direncanakan mulai direlokasi. Tahun ini menurutnya masuk di tahapan pembelian tanah untuk akses masuk.
"Ada tanah milik pemda yang rencananya akan dibangun untuk Puskesmas, hanya saja aksesnya belum ada. Makanya tahun ini kita beli tanah Rp 1 miliar untuk membuka akses jalan ke lokasi tersebut," tandasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo