RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) meluncurkan Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) pada Rabu (5/3/2025).
Peluncuran ini untuk mempercepat pencegahan korupsi di tingkat daerah. Sebelumnya, IPKD dikenal dengan nama Monitoring Center for Prevention (MCP).
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, menyambut baik program ini dan menegaskan IPKD menjadi alat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah dan masyarakat dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut Afif, IPKD tidak hanya berfungsi memastikan pemerintahan yang bersih, tetapi juga sebagai langkah preventif agar pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan di berbagai sektor.
Program ini mencakup delapan area utama, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan aset daerah, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Inspektur Inspektorat Wonosobo, Iwan Widayanto, mengungkapkan implementasi MCP KPK di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2024, skor MCP meningkat signifikan dari 89,45 di tahun sebelumnya menjadi 95,45.
“Peningkatan ini mencerminkan komitmen kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah tindak pidana korupsi,” kata Iwan.
Ia menegaskan peluncuran IPKD menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi, dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan.
“Kami tidak hanya ingin mencari kesalahan, tetapi juga berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik,” tambahnya.
Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci sukses dalam memastikan keberhasilan program ini.
Pemkab Wonosobo segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai OPD terkait, seperti Bappeda, BPPKAD, Inspektorat, hingga BKD, guna menindaklanjuti rekomendasi dan memastikan semua indikator serta subindikator pencegahan korupsi dapat diterapkan secara optimal.
Dengan peluncuran ini, diharapkan pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat secara luas.(git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo