RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Fraksi PKB DPRD Kabupaten Wonosobo menggarisbawahi pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah serta fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKB, Suwondo Yudhistira dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, Senin (11/11/2024) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengenai Raperda APBD 2025.
Fraksi PKB menyoroti prediksi penurunan pendapatan daerah di tahun 2025 yang diestimasikan mencapai Rp 2,050 triliun. Atau turun Rp 26,2 miliar (1,26 persen) dibanding APBD 2024 sebelum perubahan.
“Penurunan pendapatan ini menuntut efisiensi dalam pengelolaan dan peningkatan inovasi untuk menggali potensi pendapatan baru,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan pentingnya perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Keuangan daerah bukan sekadar angka, tetapi fondasi pelayanan yang menopang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta agar APBD 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan program-program utama dan memprioritaskan proyek yang berdampak langsung pada warga. Seperti pembangunan infrastruktur desa.
“Jalan penghubung antardesa masih perlu untuk dibenahi, dan ini menjadi kendala utama mobilitas warga, terutama di desa-desa terpencil.
Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera menginventarisasi dan merespon usulan dari pemerintah desa agar pembangunan bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) 20,28 persen, menjadi Rp 351 miliar.
Namun, Suwondo menekankan agar capaian ini diikuti dengan optimalisasi penggunaan dana.
Langkah ini, menurutnya akan mendukung perekonomian pedesaan dan meminimalisasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Sementara dalam aspek sosial, Fraksi PKB menilai bahwa data pengangguran dan kemiskinan harus lebih akurat dan terintegrasi antar-SKPD.
“Pemerintah perlu menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang konkret, berdasarkan data yang valid.
Kami ingin tahu skema apa yang akan dijalankan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di tahun 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan peningkatan PAD harus dibarengi dengan efisiensi alokasi belanja, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam penutupan pandangannya, Suwondo mengajak pemerintah untuk membuka kembali Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang memungkinkan pengusulan program berbasis aspirasi masyarakat.
“SIPD harus diaktifkan agar masukan dari hasil reses anggota DPRD bisa masuk ke perencanaan anggaran,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Eko Prasetyo HW dihadiri para wakil ketua dewan dan Plt Bupati Wonosobo serta para OPD. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo