RADARMAGELANG.ID, Wonosobo--Sebanyak 66 persen dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Wonosobo pada 2024 dialokasikan untuk penanganan dan pemeliharaan jalan.
Dari total anggaran Rp 262,6 miliar, sebesar Rp 122,88 miliar di antaranya digunakan khusus untuk proyek-proyek peningkatan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
Kepala DPU PR Kabupaten Wonosobo Nurudin Ardiyanto menjelaskan, dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk 80 paket kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
"Anggaran sebesar Rp 122,88 miliar telah dialokasikan untuk menggarap berbagai ruas jalan yang sedang dalam proses pengerjaan," terangnya dalam paparan pada sidak yang dilakukan oleh Plt Bupati Wonosobo Muhammad Albar, belum lama ini.
Dana ratusan miliar itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Bantuan Provinsi (Banprov) maupun APBD.
Untuk anggaran DAK dan Banprov digunakan untuk menyelesaikan berbagai jalan yang masuk di enam proyek strategis daerah tahun 2024.
Sementara untuk alokasi anggaran APBD, ada sekitar Rp 26 miliar yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang terbagi dalam 80 paket pekerjaan.
“Dari pokok pikiran ini, sebesar Rp 19 miliar dialokasikan untuk proyek-proyek jalan, di mana terdapat paket yang nilainya di bawah Rp 200 juta dan ada yang di atas Rp 200 juta,” katanya
Sejauh ini, diakui, ada kendala teknis dalam menyelesaikan puluhan paket pekerjaan jalan. Terutama sumber anggaran yang berasal dari dana APBD.
Namun pihaknya tetap berupaya agar semua proyek dapat selesai sesuai jadwal.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar seluruh anggaran bisa terealisasi maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Wonosobo,” ujarnya.
Plt Bupati Wonosobo Muhammad Albar memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya akselerasi proyek jalan ini.
“Infrastruktur jalan yang memadai adalah urat nadi perekonomian Wonosobo. Oleh karena itu, saya meminta kepada DPU PR untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana, baik dari segi kualitas maupun waktu penyelesaian,” tegasnya.
Albar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kontraktor dalam memastikan realisasi proyek sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kita ingin ada pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan di lapangan, karena masyarakat berhak mendapatkan hasil terbaik dari uang yang mereka bayarkan melalui pajak,” katanya. (git/aro)
Editor : H. Arif Riyanto