RADARMAGELANG.ID, Wonosobo— Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat siap berkemas meninggalkan pendopo kabupaten untuk sementara waktu.
Ia akan mulai mengambil cuti di luar tanggungan negara mulai 26 September 2024.
Keputusan ini diambil sehubungan dengan pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Afif Nurhidayat maju kembali berpasangan dengan Amir Husein dari PKB yang saat ini juga masih menjadi pimpinan sementara DPRD Kabupaten Wonosobo.
Maka, sesuai regulasi, mewajibkan kepala daerah yang maju kembali dalam kontestasi, harus cuti selama masa kampanye.
Cuti tersebut ditandai pula dengan meninggalkan sementara Pendopo Kabupaten Wonosobo yang menjadi kediamannya selama menjabat bupati.
"Kalau nanti sudah ditetapkan di tanggal 26 September yo sementara harus pulang dulu," terang Afif kepada warrtawan ketika ditemui usai melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo kemarin.
Hal ini dilakukan Afif untuk memastikan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama masa kampanye.
Menurutnya, cuti di luar tanggungan negara adalah langkah yang diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan terkait penggunaan fasilitas negara, serta menjaga netralitas ASN.
"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mematuhi peraturan dan menjalankan pilkada dengan penuh integritas.
Jika tidak cuti, bisa muncul persoalan terkait penggunaan fasilitas negara dan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah," katanya.
Lanjut Afif, dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali ke rumah pribadi selama dua bulan.
Ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan untuk lebih fokus dalam pencalonan.
Dengan kesiapan ini, Afif berharap jajaran pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dapat tetap berjalan maksimal.
Untuk itu, Afif menekankan pentingnya kelancaran tugas pemerintahan selama dirinya menjalani cuti.
Menurutnya, peran sekda yang baru dilantik dan wakil bupati akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.
"Saya akan cuti selama dua bulan, sehingga peran Pak Wakil dan Pak Sekda sangat strategis ke depan," terangnya.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah serapan anggaran yang masih belum optimal.
"Ini menjadi tanggung jawab besar bagi Sekda dan jajaran OPD agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang telah disusun bersama DPRD," lanjutnya.
Ia ingin memastikan seluruh proyek yang telah direncanakan dapat selesai tepat waktu, tanpa ada penundaan.
"Harapan kami, sampai akhir tahun, semua proyek bisa dilaksanakan. Jangan sampai ada yang tertunda karena alasan teknis seperti lelang atau masalah administrasi lainnya," imbuhnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo