RADARMAGELANG.ID, Wonosobo- Pemerintah Kabupaten Wonosobo ingin kembali hidupkan program sekolah satu atap (satap) atau kelas jauh untuk SMA.
Pasalnya, program tersebut dianggap sukses menekan jumlah anak putus sekolah di daerah ini.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, kehadiran satap akan menjadi solusi di tengah rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Wonosobo.
Sebab, capaian angka rata-rata lama sekolah di Wonosobo masih berada di 6,83 pada 2023.
"Angka ini masih jauh dari angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Kalau tidak ada terobosan serta kepedulian bersama, akan sangat sulit kita bisa mengejar ketertinggalan ini," kata Sekda saat menggelar rapat bersama Disdikbud Provinsi Jateng di Gedung Setda, Selasa (13/8/2024).
Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng bisa kembali mengizinkan pendirian sekolah satu atap atau sekolah kelas jauh di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonosobo.
"Karena setelah kita melihat data pasca berjalannya PPDB di tahun 2024, ada 994 anak berpotensi tidak melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA. Kalau ini tidak segera dicarikan solusi, kita dianggap tidak peduli dengan nasib mereka," tegas Andang dalam forum tersebut.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, Andang mengusulkan empat sekolah di Wonosobo yang bisa dijadikan sebagai sekolah kelas jauh.
Sekolah itu berada di Kecamatan Kertek, Kalikajar, Kepil, dan Watumalang.
"Kenapa kita usulkan kembali adanya sekolah ini? Karena kita dulu sudah pernah melakukan itu dan sukses. Tapi setelah muncul UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemisahan Kewenangan SMP dan SMA akhirnya kita tidak bisa meneruskan itu," terangnya.
Padahal dengan adanya sekolah ini akan sangat membantu warga miskin di desa untuk tetap bisa menyekolahkan anaknya.
Sebab, dengan masuk di sekolah kelas jauh atau satap bisa menekan pengeluaran orang tua calon siswa.
Saat ini, proses untuk pembentukan sekolah kelas jauh maupun satap sudah tinggal menunggu izin dari Disdikbud Provinsi.
Sebab, mulai peserta yang akan melanjutkan, lokasi yang dipilih, hingga anggaran operasional sekolah tersebut sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng Kustrisaptono yang datang dalam rapat tersebut mengaku, masih belum berani memberi jawaban soal izin yang diinginkan Pemkab Wonosobo.
Sebab, pihaknya tidak berani mengambil risiko yang belum diatur dalam regulasi.
"Sebenarnya visi kita untuk menyelesaikan angka putus sekolah ini sama. Hanya saja, memang kita belum berani mengambil keputusan, karena kerja kita, terutama soal PPDB ini diawasi oleh berbagai pihak,"jelasnya.
Untuk itu, pihaknya ingin agar rapat terkait wacana ini bisa diselenggarakan kembali dengan mengundang berbagai lembaga pengawas.
Mulai dari institusi KPK, Inspektorat, hingga Ombudsman yang selama ini ikut mengawasi jalanan proses PPDB di Jateng. (git/lis)
Editor : H. Arif Riyanto