Oleh: Muhammad Amin, S.Ag.
Ketua DPC PKB Temanggung
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Di Kabupaten Temanggung, tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan kehidupan petani kecil, buruh tani, dan masyarakat pedesaan yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Pertanyaannya, bagaimana cita-cita keadilan sosial dapat diwujudkan menjadi perubahan nyata bagi kehidupan mereka?
Dalam konteks itu, gagasan Ketua Umum PKB untuk membaca kembali sosialisme patut diapresiasi. Persoalan kebangsaan tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan arah pembangunan.
Sosialisme memiliki semangat yang bersinggungan dengan nilai keislaman dan kebangsaan.
Baca Juga: Temanggung Sejahtera, Lebih dari Sekadar Menurunnya Angka Kemiskinan
Terutama keberpihakan kepada kaum mustadh'afin. Yakni kelompok masyarakat yang dilemahkan secara sosial dan ekonomi.
Namun, sosialisme tidak perlu dipahami sebagai doktrin yang menolak pasar atau menghapus kepemilikan pribadi.
Lebih dari itu, nilai-nilai seperti pemerataan, gotong royong, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, dapat menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan sosial. Yakni sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Kita memahami, persoalan ketidakadilan ekonomi masih nyata di Temanggung. Dalam keseharian, saya berinteraksi dengan banyak keluarga petani kecil.
Mereka bekerja keras menghasilkan pangan. Namun, sering kali memiliki posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga dan memperoleh keuntungan.
Keterbatasan lahan, modal, teknologi, serta akses pasar membuat mereka sulit meningkatkan kesejahteraan.
Data BPS menunjukkan, kemiskinan Temanggung pada Maret 2025 mencapai 7,78 persen atau sekitar 62.050 jiwa.
Sementara itu, pada Agustus 2025, sebanyak 73,35 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan belum tentu menjamin kehidupan ekonomi yang layak. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial.
Masyarakat juga membutuhkan keterampilan, modal produktif, kelembagaan ekonomi yang kuat, dan akses pasar.
Pembangunan harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat kecil untuk berkembang.
Pemerintah juga perlu mengambil peran dalam mendorong terciptanya lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
Di Temanggung, potensi pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan usaha sekaligus kesempatan kerja.
Keadilan ekonomi juga harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
Di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, persoalan kerusakan lahan, berkurangnya kesuburan tanah, dan ancaman ketersediaan air bersih, menjadi perhatian serius.
Karena itu, agroekologi dan agroforestri yang telah berkembang di Temanggung perlu terus dijaga dan dikembangkan.
Pertanian tidak hanya harus menghasilkan keuntungan. Tetapi juga menjaga alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Bagi PKB Temanggung, sosialisme harus diterjemahkan menjadi agenda pembangunan yang nyata dan terukur.
Mulai dari peningkatan pendapatan petani, penguatan kelembagaan ekonomi desa, tumbuhnya kewirausahaan generasi muda, terbukanya lapangan kerja, hingga terjaganya lingkungan.
Pada akhirnya, politik harus menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bukan berhenti pada perdebatan ideologi.
Ketika kita berbicara tentang sosialisme, pertanyaan terpenting bukan sekadar apa maknanya. Melainkan, untuk apa gagasan itu diperjuangkan?
Jawabannya, untuk menghadirkan keadilan sosial. Sebab, keadilan tidak cukup hanya menjadi wacana atau slogan politik.
Tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata agar kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (*/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo