RADARMAGELANG.ID, Temanggung – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung menggenjot pemanfaatan platform Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
Upaya ini untuk mempermudah masyarakat mengajukan bantuan sosial (bansos) maupun menyampaikan sanggahan terhadap data penerima bantuan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Temanggung, Galih Sulistyo Ariwibowo, mengatakan, masyarakat dapat mengakses platform Perkinsos secara mandiri melalui gawai masing-masing.
Selain itu, warga juga bisa meminta bantuan agen Perlinsos Digital, jika mengalami kesulitan mengakses layanan.
“Jadi masyarakat bisa langsung mengakses untuk pengajuan bansos maupun sanggah. Platform ini bisa diakses masing-masing warga ataupun melalui agen Perlinsos,” katanya Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Dinsos Temanggung Buka Peluang Reaktivasi BPJS bagi Warga Miskin
Galih menyebut, pihaknya telah menerima edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Temanggung terkait percepatan pelaksanaan Perlinsos Digital.
Sosialisasi pun mulai didorong hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Supaya semakin banyak masyarakat yang mengetahui layanan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 28.034 warga telah mengakses Perlinsos Digital. Jumlah itu masih terus bertambah seiring dengan upaya sosialisasi dan pendampingan di lapangan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinsos Temanggung juga telah melibatkan 1.682 agen dari berbagai unsur.
Mereka berasal dari TNI, Polri, ASN, perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga masyarakat umum.
Unsur lain seperti kader posyandu, pengurus RT/RW, Babinsa, kepala desa, karang taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta penyuluh juga dapat berperan sebagai agen.
Menurut Galih, keterlibatan berbagai unsur, diharapkan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Dengan begitu, warga tetap bisa mengakses layanan meskipun memiliki keterbatasan perangkat maupun kemampuan menggunakan teknologi.
"Dalam hal ini, Dinsos bukan pihak yang menentukan penerima maupun mengubah data bansos. Peran pemerintah daerah sebatas memfasilitasi dan membantu proses pendataan," jelas Galih.
Sementara verifikasi serta penetapan penerima bantuan, dilakukan oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait.
Yakni dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan ketersediaan kuota anggaran.
“Jadi kami sifatnya membantu data dan memfasilitasi. Untuk pengubahan data maupun penentuannya langsung dari pusat,” jelasnya.
Galih menambahkan, masyarakat yang menjadi prioritas dalam pemutakhiran data, antara lain kelompok desil 1 sampai 5 serta warga yang mengalami ketidaksesuaian atau kendala data.
"Melalui Perlinsos Digital, diharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi memastikan data perlindungan sosial lebih tepat sasaran," tambahnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo