RADARMAGELANG.ID, Temanggung– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal.
Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.
Sekaligus mengatur kemudahan dan insentif bagi pelaku usaha yang menanamkan modal di Temanggung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Temanggung, Agus Munadi, mengatakan, pembahasan raperda telah berjalan di tingkat legislatif melalui Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Temanggung.
Saat ini, pemerintah daerah juga tengah melakukan konsultasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
“Kami sudah menyampaikan materi raperda ini untuk dikonsultasikan dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya agar ketentuan yang diatur pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Temanggung Buka Investor Wisata, Resort di Kledung Ditarget Mulai 2027
Menurut Agus, penyusunan regulasi penanaman modal harus memperhatikan keselarasan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Hal itu penting karena Raperda tersebut juga mengamanatkan penyusunan rencana penanaman modal di tingkat kabupaten.
Rencana penanaman modal daerah nantinya harus bersinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
"Karena itu, penyusunannya perlu memperhatikan arah perencanaan investasi secara berjenjang," katanya.
Setelah pembahasan di Pansus II dan konsultasi dengan dinas teknis, materi raperda akan disampaikan kepada pimpinan komisi terkait untuk proses pembahasan lanjutan. Selanjutnya, regulasi tersebut akan menjalani fasilitasi melalui Bagian Hukum dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
Agus berharap, seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tersisa pada tahun ini.
Meski demikian, proses fasilitasi di tingkat provinsi menjadi salah satu tahapan yang harus ditunggu pemerintah daerah.
Dia menegaskan, keberadaan Perda Penanaman Modal memiliki urgensi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Setidaknya terdapat tiga hal yang ingin diperkuat melalui regulasi tersebut.
Pertama, memberikan landasan regulasi yang jelas agar kegiatan penanaman modal berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepatuhan hukum.
Kedua, memberikan kepastian kepada investor dalam menjalankan kegiatan usahanya di Temanggung.
Ketiga, mengatur kemudahan serta pemberian insentif bagi investor. Ketentuan mengenai insentif penanaman modal nantinya akan menjadi salah satu materi yang diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan.
“Raperda ini diharapkan memberikan kejelasan regulasi dan kepastian bagi para penanam modal. Selain itu, juga mengatur kemudahan serta insentif bagi investor yang berinvestasi di Temanggung,” ujarnya.
Adanya regulasi tersebut, Pemkab Temanggung berharap iklim investasi daerah semakin terarah.
Kepastian aturan diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan kegiatan usaha dan menanamkan modal di Kabupaten Temanggung.
"Ini untuk kemudahan para investor. Sehingga mereka minat dan betah berinvestasi di Temanggung," tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo