RADARMAGELANG.ID, Temanggung– Perubahan desil kesejahteraan dalam pendataan sosial berpotensi memengaruhi akses warga terhadap sejumlah bantuan.
Termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pemerintah Kabupaten Temanggung mengakui, masih perlu menelusuri jumlah warga yang terdampak perubahan data tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Temanggung Tri Winarno mengatakan, penentuan desil bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun Badan Pusat Statistik (BPS). BPS bertugas mengumpulkan dan menyajikan data, sedangkan penetapan desil dilakukan Kementerian Sosial dengan mengolah berbagai sumber data.
“BPS itu hanya menyajikan data. Kebijakan ada di pemerintah pusat. Yang menentukan desil itu Kementerian Sosial, dengan data yang dikumpulkan dan dipadukan dari berbagai sumber,” ujarnya Jumat (16/10/2026).
Winarno menjelaskan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan BPS untuk memberikan penjelasan.
Baca Juga: Temuan Anomali Desil di Temanggung, Warga Miskin Masuk Tinggi, ASN Ada yang Tercatat Rendah
Mengenai mekanisme penentuan desil kepada jajaran kewilayahan. Langkah ini l menyusul munculnya pertanyaan masyarakat mengenai ketidaksesuaian peringkat kesejahteraan dengan kondisi riil keluarga.
Menurut dia, perbaikan data tetap dapat diupayakan melalui proses dari bawah.
Maka, pemerintah desa melakukan verifikasi kondisi warga. Kemungkinan data diteruskan kepada Dinas Sosial untuk diperiksa sebelum disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Kendati demikian, ia mengaku belum memeroleh data pasti mengenai jumlah warga Temanggung, yang kehilangan bantuan pendidikan atau kesehatan akibat perubahan desil.
“Saya belum mendapat data berapa banyak yang terdampak perubahan desil, termasuk mereka yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak lagi mendapatkannya,” katanya.
Ia menyebut persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan PIP. Melainkan juga bantuan iuran jaminan kesehatan.
Karena itu, Pemkab akan berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah teknis untuk mencari tahu kemungkinan solusi bagi warga yang terdampak.
“Datanya memang belum saya pegang. Kami akan berkomunikasi lebih dahulu dengan OPD terkait, untuk mencari tahu kemungkinan solusinya,” tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo