RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung bakal mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif, terkait pencegahan dan pengendalian perilaku seksual yang dinilai berisiko.
Rencana ini muncul, setelah dewan mengonfirmasi mengenai keberadaan grup penyimpangan seksual di media sosial. Grup itu disebut melibatkan pelajar Temanggung.
Ketua Komisi D DPRD Temanggung, Riyadi Kaunaen, mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan lembaga terkait soal Raperda ini.
Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang terkait.
Baca Juga: DPRD Temanggung Kebut Lima Raperda, Investasi dan Pemerintahan Desa Jadi Prioritas
DPRD juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menindaklanjuti keberadaan sejumlah grup di media sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Bahkan, beberapa grup sudah diblokir. Namun, tetap muncul grup penyimpangan seksual baru.
“Kami sudah koordinasi dengan Kominfo supaya grup-grup yang memang bermasalah bisa ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemblokiran sesuai ketentuan,” kata Riyadi kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Raperda tersebut, lanjut Riyadi, masih dalam tahap perumusan awal dan belum memasuki pembahasan.
Materi, mekanisme pelaksanaan, serta kemungkinan sanksi akan dikaji lebih lanjut. Yakni dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.
Ia mengatakan, regulasi yang direncanakan perlu memiliki dasar hukum yang jelas. Itu sekaligus dapat diterapkan sesuai kondisi masyarakat Temanggung.
“Ini baru kita rumuskan karena belum masuk pembahasan. Tentu nanti kita melihat aturan di atasnya dan menyesuaikan dengan kearifan lokal Temanggung agar Perda ini bisa operasional dan implementatif,” ujarnya usai acara Rembug Pendidikan di kantor Dindikpora Temanggung.
Riyadi mengungkapkan, dari informasi yang diterima DPRD, terdapat grup percakapan LGBT yang disebut melibatkan anggota dari Temanggung dan Magelang.
Yakni dengan jumlah anggota mencapai seribu hingga tiga ribuan. Bahkan lebih.
Namun, jumlah tersebut belum disertai data terverifikasi mengenai identitas anggota, usia, maupun keterlibatan pelajar di dalamnya.
Ia menilai, persoalan ini membutuhkan perhatian bersama, termasuk dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
DPRD menyebut telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membahas persoalan sosial yang dinilai berpotensi berkaitan dengan permasalahan lain di kalangan anak dan remaja.
“Ini sangat membahayakan. Adanya penyimpangan seperti ini juga dimungkinkan dengan penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Djoko Prasetyono, mengatakan, pendidikan karakter terus ditanamkan dalam kegiatan keseharian di sekolah. Sehingga, pelajar tidak terjerumus dalam penyimpangan negatif.
Menurut dia, pendidikan karakter tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu. Melainkan perlu diterapkan secara konsisten dalam interaksi antara guru dan peserta didik.
“Pendidikan karakter itu kita ajarkan setiap waktu dan setiap saat kepada anak-anak. Karakter melekat dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata Djoko.
Djoko menambahkan, persoalan sosial yang melibatkan pelajar membutuhkan penanganan bersama.
Pihak sekolah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama. Yakni untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta memberikan pendampingan yang sesuai.
“Kalangan pendidik akan terus memperkuat pendidikan karakter di satuan pendidikan. Upaya ini perlu didukung komunikasi antara sekolah dan orang tua agar persoalan yang dialami anak dapat dikenali dan ditangani secara tepat,” tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo