RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Angka kemiskinan Temanggung turun hampir satu persen dalam setahun.
Namun, DPRD mengingatkan penurunan statistik itu belum berarti persoalan selesai.
Terlebih, masih ada 62.050 warga miskin yang membutuhkan intervensi lebih spesifik dan terukur.
Berdasarkan data Bapperida Temanggung, persentase penduduk miskin pada 2025 mencapai 7,78 persen atau sekitar 62.050 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang mencapai 8,67 persen atau sekitar 72.960 jiwa.
Ketua Komisi D DPRD Temanggung Riyadi Kaunaen mengatakan, masih tingginya jumlah warga miskin menjadi persoalan yang harus ditangani bersama.
Pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat perlu memperkuat sinergi. Supaya penurunan kemiskinan terus berlanjut.
“Kami melihat ini persoalan yang harus diselesaikan bersama antara pemda, legislatif, dan masyarakat. Harus saling bersinergi dan kolaborasi agar jumlah kemiskinan terus menurun,” kata Riyadi saat dihubungi, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.
Evaluasi penting agar program tidak bersifat seragam, sementara kondisi dan kebutuhan setiap warga miskin berbeda.
Ia mendorong, program yang lebih operasional dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing warga.
Selain bantuan, pemberdayaan, pendampingan, serta monitoring juga dinilai penting. Hal tersebut untuk memastikan program benar-benar berjalan dan memberikan dampak.
“Yang perlu dievaluasi adalah program dan kegiatan. Menurut kami perlu program kegiatan yang operasional dan sesuai dengan kondisi masing-masing warga miskin dan perlu adanya empowering, pendampingan, monitoring, agar bisa berjalan optimal,” jelasnya.
DPRD menekankan pentingnya klasifikasi warga miskin berdasarkan kondisi dan kebutuhannya.
Dengan pemetaan, program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan penerima manfaat.
“Program yang tepat sasaran, perlu adanya klasifikasi, agar jenis program dan kegiatan bisa dijalankan oleh warga miskin dan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, Riyadi menyebut program penanggulangan kemiskinan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Namun, belum ada rincian total anggaran yang dialokasikan lintas OPD untuk program penanggulangan kemiskinan. "Kalau anggaran, ada di sejumlah dinas. Termasuk Dinsos, Dinkes, dan dinas-dinas lainnya," tambah Riyadi.
Masih adanya 62.050 warga yang masuk kategori miskin, DPRD mendorong pemerintah daerah memastikan program pengentasan kemiskinan tidak hanya mengejar penurunan angka.
"Tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Bapperida Temanggung Esti Dwi Utami mengatakan, penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya berpatokan pada angka statistik.
Kemiskinan juga berkaitan dengan belum terpenuhinya hak masyarakat. Termasuk pendidikan yang layak, kesehatan, akses pekerjaan, dan kehidupan ekonomi yang baik.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Intervensi juga perlu mencakup pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo