RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Pemerintah Kabupaten Temanggung optimistis seluruh hasil panen tembakau musim 2026 akan terserap oleh industri. Namun kepastian harga jual masih menjadi kendala.
Musim panen tembakau di Kabupaten Temanggung sudah dimulai. Saat ini, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi ke sejumlah pabrikan menjelang puncak panen pada Agustus.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, untuk pabrikan golongan I, baru satu perusahaan yang telah menyatakan kesiapan membeli tembakau Temanggung. Sedangkan beberapa pabrikan lainnya masih menunggu keputusan dari kantor pusat.
"Yang lain masih menunggu, karena akhir bulan ini mereka akan rapat di pusatnya. Insyaallah awal Agustus sudah ada kepastian," katanya Senin (27/7/2026).
Sementara itu, untuk pabrikan golongan II, pemerintah daerah juga masih melakukan pendekatan.
Baca Juga: Hanya Kantongi Surat Pernyataan, Nasib Petani Tembakau Temanggung Masih Mengambang
Menurut Agus, perwakilan pabrikan di Temanggung hingga kini juga belum memperoleh arahan resmi dari perusahaan masing-masing. Itu terkait target penyerapan musim panen tahun ini.
Kendati demikian, Agus meyakini seluruh hasil panen petani tetap akan terserap.
Persoalan utama yang masih perlu dibahas bersama industri adalah harga pembelian. Itu supaya mampu memberikan keuntungan bagi petani.
"Kalau keterserapan saya yakin 100 persen akan terserap. Permasalahannya tinggal harga yang memang masih perlu didiskusikan dengan beberapa pertimbangan," ujarnya.
Salah satu faktor yang membuat industri berhati-hati adalah ketidakpastian regulasi sektor pertembakauan.
Terlebih, tembakau Temanggung umumnya baru diolah setelah disimpan selama dua hingga lima tahun. Sehingga pabrikan harus mempertimbangkan risiko investasi jangka panjang.
"Khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah dua tahun pembelian, bahkan untuk grade tertentu tiga sampai lima tahun. Mereka tentu berhitung, apakah investasi sebesar itu nantinya tetap bisa diproses ketika regulasinya berubah," jelasnya.
Agus berharap dukungan dari Kementerian Pertanian dapat memberikan kepastian bagi industri. Sehingga pabrikan lebih percaya diri menyerap hasil panen petani.
"Kalau pabrikan nyaman dan petani juga nyaman, saya pikir akan mengerucut pada kebijakan yang menguntungkan semua pihak," katanya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo