RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Hingga pertengahan 2026, dana operasional layanan publik dari sejumlah organisasi perangkat daerag (OPD) menipis.
Seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga armada pengangkut sampah milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH).
Pemerintah Kabupaten Temanggung menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 6 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Hal itu untuk memperkuat operasional sejumlah layanan publik tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Temanggung Tri Winarno mengatakan, anggaran tersebut saat ini masih dibahas. Supaya dapat masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)-PPAS Perubahan 2026.
"Kurang lebih sekitar Rp6 miliar. Saat ini masih digodok agar bisa masuk dalam APBD Perubahan 2026," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).
Winarno menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak. Mulai dari dukungan operasional hingga pengadaan sarana dan prasarana.
"Untuk sarana prasarana pemadam kebakaran, BPBD, dukungan operasional seperti bahan bakar minyak (BBM), pakaian pemadam kebakaran, dan kebutuhan pelayanan lainnya, termasuk layanan truk sampah DPRKPLH," ujarnya.
Terpisah, Bupati Temanggung Agus Setyawan menegaskan, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan DPRD. Saat ini hampir mencapai kesepakatan terkait penambahan anggaran tersebut.
Menurutnya, alokasi anggaran tidak hanya untuk menutup kekurangan biaya operasional. Tetapi juga memperkuat fasilitas penunjang pelayanan publik.
Dalam tambahan anggaran tersebut, akan ada pengadaan kendaraan Damkar. Lantaran sudah lama tidak ada pengadaan. "Ada juga APD untuk teman-teman Damkar, tambahan mobil pengangkut sampah, dan pembelian ekskavator untuk BPBD," kata Agus.
Mengenai ekskavator, dinilai urgent untuk penanganan bencana. Lantaran hingga kini BPBD Temanggung belum memiliki alat berat sendiri. Kondisi itu membuat proses penanganan bencana, khususnya tanah longsor, kerap terkendala karena harus meminjam alat milik Dinas Pekerjaan Umum atau bahkan menyewa.
"Sampai hari ini BPBD belum punya backhoe (ekskavator). Ketika terjadi longsor harus mencari pinjaman ke PU. Kalau alatnya sedang dipakai, mau tidak mau harus menyewa," ujar Agus.
Selain itu, bupati memastikan kebutuhan operasional Damkar juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat harus memiliki dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan tetap berjalan optimal.
"Salah satunya Damkar agar biaya operasionalnya tercukupi. Beberapa instansi yang langsung melayani kebutuhan masyarakat akan kami fasilitasi di perubahan anggaran," katanya.
Agus optimistis, pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD dapat segera diselesaikan. Sehingga seluruh program penguatan layanan publik dapat direalisasikan sebelum akhir Oktober 2026.
"Pembahasannya sudah hampir selesai. Mudah-mudahan tidak sampai akhir Oktober semuanya sudah bisa tereksekusi," tandas Agus. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo