RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Sebanyak 60 calon siswa Sekolah Rakyat (SR) asal Kabupaten Temanggung dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Karena gedung permanen belum tersedia, siswa sementara akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Wonosobo.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, mengatakan, tahun ini Temanggung memperoleh kuota dua rombongan belajar (rombel) atau sekitar 60 siswa.
Seluruh peserta didik tersebut akan dititipkan di Sekolah Rakyat Wonosobo yang saat ini hampir selesai dibangun.
"Rencananya MPLS mulai 31 Juli. Karena sarana prasarana di Wonosobo baru siap, maka siswa dari Temanggung sementara mengikuti pembelajaran di sana," katanya Rabu (15/7/2026) sore.
Dinas Sosial mengantar sekaligus menyerahkan para siswa kepada pihak Sekolah Rakyat Wonosobo saat pelaksanaan MPLS.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses belajar berlangsung.
"Nanti saat MPLS kami antar langsung. Kemudian satu atau dua bulan sekali akan kami monitoring perkembangan siswa di sana," ujarnya.
Agus Sujarwo menjelaskan, pembelajaran sementara dilakukan di Wonosobo. Lantaran konsep Sekolah Rakyat menggunakan sistem boarding school, sedangkan fasilitas asrama di Temanggung belum tersedia.
"Kalau ruang kelas sebenarnya ada di SR rintisan Temanggung, tetapi fasilitas penginapan belum ada. Karena ini sekolah berasrama, maka sementara dititipkan di Wonosobo," jelasnya.
Ia mengungkapkan, Dinas Sosial juga telah menyiapkan sekitar 125 calon siswa sebagai daftar cadangan.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada peserta yang mengundurkan diri sebelum kegiatan belajar dimulai.
"Kami menyiapkan 125 calon siswa yang memenuhi syarat sebagai cadangan. Kalau ada yang batal atau memilih tetap di sekolah asalnya, maka akan digantikan berdasarkan urutan prioritas," katanya.
Saat ini, Pemkab Temanggung terus mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo.
Pemerintah daerah masih menunggu persetujuan alih fungsi lahan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Sujarwo optimistis proses tersebut dapat selesai pada akhir Juli sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Insyaallah akhir Juli ini bisa terealisasi. Setelah persetujuan turun, kami lanjutkan revisi parsial RTRW sebagai syarat pembangunan," ujarnya.
Jika seluruh proses administrasi rampung, pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026.
Kompleks sekolah yang direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 5,3 hektare itu diproyeksikan mampu menampung hingga 2.000 siswa mulai jenjang SD hingga SMA.
"Iya, rencananya memang ada jenjang SD hingga SMA di SR Karanggedong," tandas Sujarwo. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo