RADARMAGELANG.ID, Temanggung — Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung dinilai boros dan bikin merugi.
Hal itu menjadi perhatian DPRD Temanggung karena dianggap belum efisien soal penyelenggaraan keuangan.
Sektor yang dinilai boros berupa belanja barang dan jasa pegawai maupun operasional RSUD.
"Belanja barang dan jasa BLUD RSUD dipandang terlalu tinggi atau boros. Sehingga, perlu dilakukan koreksi terhadap anggaran belanja tersebut," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Temanggung, Slamet, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: Kejari Temanggung Ajukan Banding Putusan Kasus Korupsi IPAL RSUD
Selain belanja operasional, hal yang menjadi perhatian yakni soal belanja modal. Khususnya pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Temanggung.
DPRD meminta, agar pengadaan alkes tidak dilakukan secara sporadis.
Tetapi disusun melalui perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan.
"Kami minta RSUD melaksanakan perencanaan belanja modal dan alat kesehatan secara berkesinambungan," lanjut Slamet.
Di siai lain, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) BLUD RSUD Temanggung yang mencapai sekitar Rp19,2 miliar.
Dalam hal ini, Banggar justru merekomendasikan agar saldo dana operasional tetap dijaga.
Itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki dana operasional.
Yakni untuk memenuhi kebutuhan minimal selama tiga bulan.
"Silpa diupayakan lebih besar mengingat adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan yang mewajibkan penyediaan dana operasional untuk kebutuhan minimal tiga bulan," tegas Slamet.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedy Hariyadi.
Fraksi PKB menilai tingginya beban belanja operasional berpotensi memengaruhi kesehatan keuangan rumah sakit.
Maka, pengelolaan RSUD perlu dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang beroperasi di Kabupaten Temanggung.
Hal itu untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran.
"Ibaratnya kita compare apple to apple antara RSUD dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Temanggung. Bagaimana pengelolaan keuangannya dan cara efisiensinya," ujarnya.
Tingginya biaya operasional tersebut, membuat daya saing RSUD terhadap rumah sakit swasta menjadi tantangan tersendiri.
FPKB menilai, kondisi tersebut dapat mengarah pada kerugian apabila tidak segera dilakukan pembenahan.
"Kami meyakini kalau seperti ini terus, RSUD Temanggung ini merugi," tegasnya.
Terpisah, Bupati Temanggung Agus Setyawan ketika dikonfirmasi mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap belanja operasional RSUD Temanggung.
Menurut Agus, belanja operasional RSUD memang masih menjadi perhatian.
Namun, ia menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti terjadi pembengkakan anggaran. Melainkan masih belum sesuai dengan harapan DPRD.
"Kalau dibilang membengkak sih tidak. Cuma memang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan kawan-kawan di dewan," kata Agus Setyawan, usai paripurna.
Agus menyebut, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap RSUD Temanggung. Tetapi juga mencakup badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya, termasuk Perumda Air Minum (PDAM).
Pemkab akan menelaah struktur belanja operasional masing-masing untuk mengetahui pos-pos pengeluaran yang masih dapat dihemat.
"Kita akan melakukan presentasi terhadap programnya, tidak hanya RSUD. Tadi juga sudah ke Aneka Usaha, PDAM juga kita akan melihat operasionalnya bersama.
Kalau memang harus diefisiensi ya harus efisiensi. Pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak perlu ya harus kita hilangkan," ujarnya.
Saat ditanya mengenai persentase belanja pegawai di RSUD Temanggung, Agus mengaku belum menghafal rinciannya.
"Waduh, saya enggak hafal (presentase belanja)," tambah Agus. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo