RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Keterlambatan pencairan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Temanggung.
Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo menilai, penghentian sementara operasional dapur akibat keterlambatan pendanaan masih dapat dipahami, selama ada solusi yang cepat dari pihak terkait.
Namun, ia meminta persoalan administrasi tersebut tidak berlarut-larut hingga berdampak pada penerima manfaat.
"Kalau penutupan sementara karena keterlambatan pencairan dana, itu masih bisa dipahami. Pasti ada jalan keluar, entah tiga hari, satu minggu atau dua minggu. Yang penting segera diselesaikan," katanya Selasa (9/6/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan dapur MBG yang dihentikan operasionalnya karena mendapat sanksi suspensi akibat tidak memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, penghentian karena persoalan teknis dan kelayakan justru harus didukung. Hal itu menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Terkait keterlambatan dana, Tunggul berharap proses pencairan dapat dilakukan lebih tertib.
Supaya operasional dapur MBG tidak terganggu. Sebab, keberlangsungan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan menjalankan proses produksi makanan setiap hari.
Tunggul mengungkapkan, sebagian pengelola dapur telah menerima pencairan dana. Namun masih ada sejumlah SPPG yang sebelumnya terpaksa menghentikan aktivitas karena menunggu transfer dana operasional.
"Informasinya sebagian sudah masuk rekening. Tinggal bagaimana proses ini bisa dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat," ujarnya.
Menurut Tunggul, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Termasuk menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait operasional dapur maupun distribusi makanan.
Ia menambahkan, meski pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu pengawasan, pengelolaan program MBG tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BGN.
Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar persoalan teknis seperti keterlambatan pendanaan tidak kembali terulang.
"Kami berharap sistem pencairan dana bisa lebih lancar ke depan. Jangan sampai penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru terdampak karena kendala administrasi," tandasnya.
Sebelumnya, 22 SPPG di Kabupaten Temanggung dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat proses pencairan dana yang belum turun.
Dana tersebut akhirnya cair pada Senin sore, namun dapur belum bisa langsung beroperasi.
Karena membutuhkan waktu untuk pengadaan bahan dan persiapan produksi makanan. Operasional SPPG dijadwalkan kembali berjalan secara bertahap setelah pendanaan tersedia.
Berdasarkan data yang diterima, dapur yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. Wilayah Kota Temanggung menjadi daerah dengan jumlah SPPG terdampak terbanyak, yakni enam dapur.
Masing-masing berada di Kebonsari, Madureso 1, Madureso 3, Kertosari, Temanggung II, serta Malebo, Kandangan.
Selain itu, Kecamatan Bulu tercatat memiliki tiga dapur yang menghentikan layanan sementara, yakni di Desa Bulu, Tegalurung 1, dan Tegalurung 2.
Sementara Kecamatan Kranggan memiliki dua dapur terdampak di Kranggan dan Bengkal.
Dua dapur lainnya berada di Kecamatan Kedu, yakni di Candimulyo dan Bandunggede. Sedangkan Kecamatan Candiroto juga memiliki dua dapur yang sempat berhenti beroperasi, masing-masing di Bantir dan Gunungpayung.
Kecamatan Ngadirejo tercatat memiliki dua SPPG terdampak yang berada di Ngadirejo 1 dan Gondangwinangun.
Adapun dapur lainnya tersebar di Tlogomulyo (Balerejo), Wonoboyo (Rejosari), Tembarak (Tawangsari), Pringsurat (Karangwuni), dan Jumo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Tri Winarno sebelumnya menjelaskan, penghentian operasional tersebut murni disebabkan proses pencairan dana yang belum selesai.
Dana baru masuk pada Senin sore sehingga pengelola tidak memungkinkan untuk langsung memproduksi makanan pada hari yang sama.
"Begitu dana cair, tentu perlu waktu untuk belanja bahan, menyiapkan produksi dan distribusi. Karena itu operasional belum bisa langsung berjalan," ujarnya Selasa (9/6/2026).
Pemkab Temanggung memastikan penghentian layanan tersebut hanya bersifat sementara.
Seluruh dapur yang terdampak diperkirakan kembali beroperasi setelah proses pengadaan bahan makanan dan persiapan teknis selesai dilakukan oleh masing-masing pengelola.
Sementara itu, berdasarkan data Satgas MBG Kabupaten Temanggung, hingga saat ini terdapat sekitar 87 SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena lebih dari 100 dapur telah mengajukan verifikasi untuk mendapatkan izin operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dengan demikian, 22 dapur yang sempat berhenti sementara tersebut setara dengan hampir sepertiga dari total SPPG aktif di Kabupaten Temanggung.
Kondisi itu sempat memengaruhi layanan MBG bagi ribuan penerima manfaat di sejumlah sekolah dan kelompok sasaran lainnya sebelum pendanaan kembali tersedia. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo