RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berada di Dusun Kauman, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung menuai protes warga.
Diketahui, sebagian bangunan koperasi tersebut, berdiri di atas lapangan desa alias tanah kas desa.
Lalu sebagian lagi berada di area jalan utama yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Kondisi itu menyulitkan akses masyarakat dalam beraktivitas.
Bangunan tersebut juga viral di media sosial. Videonya dibagikan berbagai akun dan menuai beragam reaksi netizen.
Dalam video akun TikTok Barisan Muda, terlihat spanduk protes bertuliskan "Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Peja, tlg pindah KDMP ini, ini negara hukum tak ada yang boleh bertindak sewenang-wenang termasuk pak dandim".
Beberapa tulisan lain berupa kata dan kalimat protes warga berhuruf kapital. Seperti tulisan SIKAK, cukup 32 tahun arogansi berkuasa, serta terdapat tulisan Posko Penolakan KDMP yang menutup akses jalan umum.
Kendati demikian, pantauan wartawan pada Senin (25/5/2026) pukul 08.30 WIB, tulisan-tulisan tersebut sudah hilang.
Bangunan KDMP setengah jadi bercat putih itu, juga tampak bersih dari spanduk protes warga.
Di sekitar lokasi KDMP juga terdapat sejumlah tentara yang berjaga. Terlihat juga beberapa kendaraan taktis motor trail milik para tentara.
Baca Juga: KDMP Desa Badran Temanggung Siap Beroperasi, Kades Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi Warga
Selain itu, ada kendaraan backhoe yang disinyalir hendak meratakan tanah di depan KDMP untuk akses jalan baru.
Namun, ketika dilakukan pekerjaan tersebut, terdapat truk bermuatan yang melintas di depan KDMP dan terperosok ke dalam lumpur. Sang sopir truk marah dan memaki seorang tentara.
Dari penelusuran wartawan, warga Dusun Kauman telah dua kali menyampaikan protes mengenai pembangunan tersebut.
Mereka menilai akses jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung antarwilayah terganggu akibat berdirinya bangunan koperasi.
"Bangunannya seolah-olah memakan jalan. Yang sebelumnya akses jalan itu lurus, sekarang harus geser sedikit. Ini sangat mengganggu bagi saya yang setiap hari harus lewat jalan tersebut," ungkap Arman (nama samaran) di sekitar lokasi KDMP.
Menanggapi protes warga, Kepala Desa Kaloran Walyoto, mengaku dilema. Menurutnya, polemik tersebut muncul karena lokasi pembangunan berada di tanah lapang milik desa yang dilintasi jalan kabupaten.
Pemerintah desa sebenarnya telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
“Pemerintah desa sudah mengusulkan dua lokasi dalam musyawarah desa (untuk KDMP). Lokasinya di Dusun Mijen dan di tanah lapangan Dusun Kauman. Hasil musyawarah memilih lokasi di Kauman ini karena dianggap paling strategis,” katanya.
Meski begitu, sebelum pembangunan dimulai, pemerintah desa telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten terkait status jalan tersebut.
Namun hingga pembangunan berjalan dari pihak kontraktor, belum ada jawaban resmi dari bupati.
“Surat permohonan sudah diajukan sejak Desember, tetapi sampai sekarang (Mei) belum ada jawaban. Desa hanya menyediakan lahan, sementara pelaksanaan pembangunan dilakukan pihak pelaksana (kontraktor)," ujarnya.
Walyoto mengakui, keberatan warga cukup beralasan. Lantaran jalan itu merupakan akses utama menuju sejumlah dusun.
Karena itu, pemerintah desa berharap seluruh pihak terkait segera duduk bersama mencari solusi.
“Harapan kami warga, pemerintah desa, pihak pelaksana, dan pemerintah daerah (bupati) bisa duduk bersama agar masalah ini cepat selesai,” tegasnya.
Dari pantauan, pengguna jalan yang terdampak pembangunan KDMP di Dusun Kauman, Desa Kaloran, tampak berhati-hati saat melintas di depan bangunan tersebut.
Lantaran akses jalan semakin sempit. Kemudian tanah di depan bangunan KDMP belum layak dilintasi karena masih berupa lumpur. (tim)
Editor : Lis Retno Wibowo