RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Penanganan permanen jalan penghubung Desa Ngadisepi-Kemiriombo dengan Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, masih membutuhkan kajian ulang.
Menyusul kondisi geologi daerah tersebut yang dinilai labil. Bahkan, dua jalur darurat yang sempat dibangun sebelumnya, dilaporkan ambrol akibat pergerakan tanah yang terus terjadi.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Temanggung Yuli Krisna Ariyanti mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kawasan longsor di lokasi penghubung desa masih aktif. Mahkota longsor alias area retakan bergerak ke arah hulu.
“Jalur darurat pertama ambrol, kemudian dibuat jalur darurat kedua dan kembali longsor. Sekarang pergerakan tanah bahkan mendekati trase jalan yang baru dibuka,” katanya Senin (27/4/2026).
Menurut Yuli, persoalan longsor di jalur penghubung itu bukan baru terjadi tahun ini. Bencana bermula sejak 2022 yang mengakibatkan lima bidang lahan pertanian hilang. Saat itu turut merusak bahu jalan sepanjang 100 meter.
Pemerintah kemudian melakukan pembebasan lahan dan membangun jembatan sementara serta badan jalan baru pada 2023.
Namun, rencana penanganan permanen melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi bersama BNPB berjalan alot. Karena hasil kajian geologi menunjukkan wilayah tersebut masuk zona rawan.
Dari kajian Badan Geologi Kementerian ESDM, lanjut Yuli, terdapat dua titik kritis di trase relokasi. Yakni area mahkota longsor dan kawasan dengan kandungan air tinggi yang berpotensi memicu longsor meluas.
Dikatakan, BPBD bersama instansi teknis sebenarnya telah menyusun detail engineering design (DED) sebagai dasar penanganan permanen.
Namun longsor kembali terjadi pada 2 Januari 2026 membuat seluruh rencana harus dievaluasi ulang.
“Karena ada longsor baru, kondisi lapangan berubah. Maka desain yang sudah ada harus dikaji lagi agar penanganannya benar-benar aman,” ujarnya.
Kendati begitu, saat ini warga telah memanfaatkan trase baru sementara yang dibuka pemerintah dan mulai bisa dilalui. Meski trase tersebut masih berupa jalan sirtu.
Jalur itu membantu memulihkan mobilitas warga setelah akses utama sempat terputus lebih dari satu bulan lamanya.
BPBD mengingatkan, jalur sementara tersebut belum aman untuk kendaraan berat. Warga diminta membatasi penggunaan untuk kendaraan ringan, terutama roda dua, agar tidak memicu longsor susulan.
“Kalau kendaraan berat terus dipaksakan melintas, risiko longsor akan semakin besar. Ini yang terus kami sosialisasikan,” imbuhnya.
Pemkab Temanggung kini masih berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk merumuskan penanganan permanen.
Pemerintah daerah juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan stabilitas lereng.
"Jadi mengingat jalur tersebut merupakan akses penting bagi warga dua desa, kajian ulang itu perlu. Sehingga jalur permanen bisa dibangun dan tidak rawan bencana lagi," tambah Yuli. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo