RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai mengkaji skema peningkatan alokasi dana kelurahan.
Hal tersebut untuk memperkuat pembangunan di wilayah perkotaan.
Langkah ini diambil setelah berbagai aspirasi disampaikan oleh para ketua RT dan RW.
Yakni mengenai keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
Bupati Temanggung Agus Setyawan, secara langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan perhitungan ulang. Serta merumuskan skema penambahan anggaran tersebut.
“Mohon kepada Sekda dan TAPD untuk mulai mengkaji dan menghitung kembali. Kalau memungkinkan, sudah bisa dimasukkan dalam RKPD 2027,” ujarnya dalam forum Rembugan dan Mirunggan di Pendopo Pengayoman, Rabu (22/4) malam.
Dikatakan, saat ini, total alokasi dana untuk 23 kelurahan di Kabupaten Temanggung mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Artinya, setiap kelurahan rata-rata hanya mengelola anggaran kurang dari Rp100 juta per tahun.
Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang semakin kompleks.
Agus menyebut, peningkatan alokasi dana kelurahan penting untuk memperkuat peran kelurahan dalam mengeksekusi program-program prioritas.
Ia menegaskan, setiap penggunaan anggaran tetap harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan melalui mekanisme musyawarah.
“Penentuan prioritas harus melalui musyawarah warga. Kita ingin pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum yang diikuti 300 peserta ini, berbagai persoalan disampaikan.
Mulai dari penataan pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan sampah, hingga perbaikan drainase.
Selain itu, isu sosial seperti penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi perhatian.
Bupati juga membuka peluang pemanfaatan aset kelurahan, termasuk tanah bengkok, untuk kepentingan sosial masyarakat.
Agus meminta para lurah segera melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ia berharap, alokasi dana kelurahan ke depan dapat lebih optimal.
Utamanya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah perkotaan.
“Kalau aset itu lebih bermanfaat untuk kegiatan masyarakat, tentu akan kita dukung,” tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo