RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Ribuan guru madrasah non-ASN di Kabupaten Temanggung masih menunggu kepastian terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hingga kini, kejelasan formasi tahun 2026 belum juga tersedia. Itu memunculkan kegelisahan di kalangan guru, khususnya yang berstatus inpassing.
Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Kabupaten Temanggung, Zaenal Arifin, mengatakan, pihaknya berupaya agar guru inpassing bisa diangkat menjadi PPPK.
Ia menyebut, di Kabupaten Temanggung sendiri, jumlah anggota PGIN tercatat sekitar 350 orang, dengan 279 di antaranya telah memiliki kartu tanda anggota.
Baca Juga: Dukung Operasional, Tempatkan PPPK di KDMP, Sekda Temanggung : Masih Kita Petakan Sesuai Kebutuhan
"Sebagian besar mereka (guru) sudah bersertifikasi dan berstatus inpassing," ujarnya usai momentum halal bi halal di Pendopo Pengayoman, Rabu (8/4/2026).
Namun di luar itu, lanjut Zainal, masih banyak guru madrasah yang belum mendapatkan kepastian kesejahteraan dan status kepegawaian.
"Sebelum inpassing, gaji kami rendah. Tapi sekarang sudah lumayan. Tapi kami juga mendesak pemerintah daerah agar membantu mengusulkan kami menjadi PPPK," lanjutnya.
Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mencatat, dari sekitar 2.400 guru madrasah swasta, sebanyak 1.440 guru telah tersertifikasi.
Sementara sekitar 1.040 guru lainnya masih belum tersertifikasi. Kemenag terus didorong untuk mengikuti pendidikan profesi guru.
"Kami juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai program. Termasuk percepatan pencairan tunjangan profesi serta bantuan operasional pendidikan," ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Temanggung, Agus Latief.
Meski demikian, peluang untuk diangkat menjadi PPPK masih menjadi harapan besar bagi para guru. PGIN menilai, tanpa kebijakan afirmasi, guru-guru yang mayoritas berusia di atas 35 tahun akan kesulitan bersaing.
Ketua PGIN Nasional, Hadi Sutiko menegaskan hingga saat ini formasi PPPK 2026 belum tersedia.
Sehingga perjuangan masih terus dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk audiensi ke kementerian terkait.
“Kami sedang berupaya mencari solusi agar guru-guru ini bisa diakomodasi dalam kebijakan PPPK. Seperti BGN itu, belum mengabdi sudah jadi PPPK,” ujarnya.
Menurutnya, guru madrasah swasta selama ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Sehingga, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang sama dalam kebijakan kepegawaian. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo