RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Ketua Fraksi PKS DPRD Temanggung, Elynawati, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya efektif.
Selain itu masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Utamanya, mengenai ketepatan sasaran dan standar sanitasi dapur penyedia makanan.
Menurut Elynawati, secara tujuan, program MBG memiliki niat mulia untuk mengatasi persoalan gizi anak-anak Indonesia. Mulai dari balita, siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, bahkan guru.
Namun dalam implementasinya, efektivitas program sangat bergantung pada kondisi ekonomi penerima manfaat.
“Di daerah-daerah dengan ekonomi menengah ke bawah, terutama sekolah desa dan wilayah pinggiran, MBG sangat efektif. Tapi untuk sekolah-sekolah di perkotaan dan swasta dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas, program ini kurang efektif,” katanya saat ditemui, Senin (2/2/2026).
Ia mencontohkan pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Bansari dan SD Negeri 1 Traji. Di sana, program MBG dinilai tepat sasaran.
"Anak-anak di wilayah itu disebut jarang mengonsumsi lauk bergizi seperti daging, ayam, maupun buah. Sehingga program MBG disambut antusias dan selalu dihabiskan. Seperti di Bansari itu, ada siswa yang mengaku baru pertama kali mencoba buah anggur hijau dari program ini," terangnya.
Sebaliknya, di sejumlah sekolah swasta dan sekolah kota, seperti SD IT dan sekolah berbasis full day, MBG dinilai kurang berdampak.
Karena peserta didik sudah terbiasa mendapatkan makanan bergizi dari rumah atau sekolah.
“Kalau fokusnya penurunan stunting, seharusnya sasaran utama adalah ibu hamil (bumil) dan anak usia di bawah dua tahun (baduta). Karena masa krusial penanganan stunting ada di 1.000 hari pertama kehidupan,” tegas Elynawati.
Selain persoalan sasaran, Fraksi PKS juga menyoroti temuan lapangan soal sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan hasil pemantauan DPRD, hampir seluruh dapur yang dikunjungi belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Bahkan, sebagian besar dapur SPPG di Temanggung belum memiliki IPAL dan sumur resapan.
"Jadi limbah hanya disaring lalu dialirkan ke sungai atau drainase. Ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan penyakit berbasis sanitasi,” ujarnya.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah proses pengeringan wadah makan atau ompreng. Di beberapa dapur, pengeringan masih dilakukan secara manual menggunakan kain lap atau kanebo, bukan alat pengering standar.
“Ini rawan dari sisi higienitas. Kain lembap bisa menjadi sarang bakteri, apalagi tidak ada standar satu kain digunakan untuk berapa wadah,” kata Elynawati.
Fraksi PKS DPRD Temanggung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah pusat melakukan pembenahan menyeluruh.
Yakni termasuk standarisasi nasional dapur SPPG, sistem pengelolaan limbah, serta peralatan sanitasi.
“Jangan sampai tujuan pemenuhan gizi tercapai, tapi justru memunculkan masalah baru di bidang kesehatan dan lingkungan,” tandas Elynawati. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo