RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Temanggung menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
Yakni dengan mengandalkan basis pemilih muda dan jaringan kader yang semakin luas.
Sekaligus memperkuat komitmen menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan bebas dari intimidasi.
“Kami ingin kader-kader ini tumbuh menjadi politisi yang berintegritas,”ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Temanggung, Muh Amin dalam acara penguatan kader PKB, Minggu (11/1/2026).
Lebih lanjut dikatakan, PKB terus memperkuat barisan kader sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.
Terutama dalam menghadapi dominasi pemilih muda pada Pemilu 2029.
“Dalam satu tahun terakhir kami sudah melakukan 11 kali kaderisasi dan menghasilkan hampir 1.000 kader baru. Mayoritas adalah anak-anak muda. Ini potensi besar untuk masa depan demokrasi,” katanya.
Menurut Amin, kaderisasi bukan sekadar soal memenangkan pemilu. Melainkan juga membentuk generasi yang paham politik dan nilai-nilai kebangsaan.
Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai bentuk intimidasi dan teror terhadap aktivis, influencer, dan kelompok kritis yang belakangan marak terjadi.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
“Ada yang dikirimi bangkai ayam, ada yang diancam, bahkan ada yang dikirimi molotov. Ini bukan hal biasa.
Polisi harus mengungkap bukan hanya pelakunya, tapi juga motif dan siapa yang ada di belakangnya. Jangan sampai ruang demokrasi kita dipersempit oleh teror,” kata Gus Abdullah.
Politisi PKB yang akrab disapa Gus Abduh ini menegaskan, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh dikalahkan oleh tekanan atau intimidasi.
“Kalau kritik dibalas dengan ancaman, itu bahaya. Negara harus hadir melindungi warganya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Abdullah juga menyinggung perlunya pembenahan sistem politik.
Itu termasuk soal mahalnya biaya demokrasi yang kerap menjadi akar berbagai persoalan hukum di daerah,"ujarnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo