RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung menegaskan komitmennya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data akurat.
Komitmen ini disampaikan dalam seminar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirangkai dengan sosialisasi persiapan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Temanggung.
Kegiatan tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga terkait, serta unsur masyarakat yang membutuhkan data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Kepala BPS Temanggung Henri Wagiyanto menuturkan, dua agenda besar ini menjadi fondasi penting dalam membaca kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Hasil Susenas sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memahami hasilnya secara menyeluruh,” jelas Henri Rabu (10/12).
Menurutnya, Susenas memuat data strategis mulai dari kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga berbagai indikator sosial lain yang bersifat dinamis. BPS juga mulai melakukan langkah awal persiapan Sensus Ekonomi 2026, yang akan menjadi potret lengkap perubahan ekonomi Temanggung dalam satu dekade terakhir.
Henri mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dua tahap—pendataan perusahaan pada Mei 2026, dilanjutkan pendataan usaha mikro, kecil, dan rumah tangga usaha (RTU) pada Juni–Juli 2026 secara door to door.
“Kami berharap masyarakat memberikan data apa adanya. Data akurat sangat menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan sejak 2016, struktur ekonomi telah berubah signifikan. Kemunculan layanan digital, bisnis online, hingga jasa titipan membuat sektor ekonomi mengalami pergeseran yang harus dicatat kembali.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Temanggung, Ripto Susilo, menekankan, pemerintah daerah membutuhkan data yang lengkap dan valid agar pembangunan dapat terarah.
“Pembangunan harus berlandaskan data. Tanpa data yang akurat, kebijakan bisa meleset dan tidak menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ripto.
Ia meminta OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa terlibat aktif mendukung terselenggaranya Sensus Ekonomi dan pemanfaatan hasil Susenas. Ripto juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan yang terus berubah.
“Data kemiskinan bersifat dinamis, sehingga pengumpulannya harus berkelanjutan agar intervensi pemerintah selalu sesuai kebutuhan,” katanya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo