RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Bupati Temanggung Agus Setyawan menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi semakin sempitnya ruang fiskal pada APBD 2026.
Tahun 2026 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah termasuk Pemkab Temanggung. Pasalnya sejumlah dana transfer dipangkas karena efisiensi.
Meski demikian, Pemkab tetap berkomitmen menjaga layanan dasar masyarakat dan hanya mengalokasikan anggaran untuk program yang benar-benar prioritas.
“Dengan pengurangan TKD, ini menjadi keprihatinan kita semua. Tapi Pemkab Temanggung tetap akan melakukan efisiensi dan menjalankan program-program yang betul-betul efektif. Kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas kita pada 2026, meskipun anggaran minimalis,” tegasnya.
Agus mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia bakal menempuh beberapa langkah strategis. Termasuk inventarisasi dan penyesuaian pemanfaatan aset pemerintahan.
“Kita akan sinkronkan kondisi aset dengan kebutuhan saat ini. Apakah sewa aset sudah sesuai harga pasar? Kalau belum disewakan, apakah bisa kerja sama dengan pihak ketiga?” jelasnya.
Selain itu, akan dilakukan penertiban dan pemetaan ulang titik parkir. Sehingga potensi ini bisa menyumbang PAD lebih besar.
“Saya sudah menugaskan Dinas Perhubungan untuk memetakan area parkir di Kota Temanggung, Parakan, dan Ngadirejo. Ini bisa meningkatkan kontribusi retribusi daerah," jelas Agus.
Bupati akan mengevaluasi kinerja BUMD. Agar badan usaha tersebut bisa lebih efektif dan efisien dalam pengeluaran belanja.
“Kita akan evaluasi agar BUMD lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran belanja mereka,” tambahnya.
Bupati menegaskan, peningkatan PAD harus tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan masyarakat tetap didahulukan, tapi kita tetap harus mencari cara untuk meningkatkan PAD," tegasnya.
Ia juga membeberkan penurunan signifikan DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau).
Pada 2025 Temanggung masih menerima sekitar Rp61 miliar, namun pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp28 miliar. Meski turun drastis, Pemkab tetap mengalokasikan 40 persen anggaran DBHCHT untuk sektor kesehatan.
“Kita akan memperluas layanan kesehatan, khususnya puskesmas rawat inap di daerah pinggiran, supaya masyarakat yang jauh dari pusat kota bisa tetap terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Kendati tantangan fiskal cukup besar, pemerintah daerah tetap optimistis melaksanakan program prioritas secara efektif, transparan, dan efisien.
“Kita tidak mungkin bisa menutup sepenuhnya pengurangan transfer daerah, tapi kita bisa melakukan efisiensi, optimalisasi aset, dan peningkatan PAD sebagai langkah strategis,” tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo